jpnn.com - JAKARTA - Ditundanya pengesahan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) karena tidak tercapai kesepakatan tingkat I antara pemerintah dengan Komisi II DPR RI, membuat masyarakat Papua dan Papua Barat 'ngamuk'.
Bahkan, salah seorang perwakilan masyarakat Papua yang berada di ruang sidang berteriak-teriak mempertanyakan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA: MPR Rekomendasikan Penguatan DPD Lewat Amandemen UUD
"Semua wartawan, SBY bilang Papua boleh minta apapun tapi jangan minta merdeka, mana SBY. Jangan bohongi rakyat Papua," teriaknya di ruang Sidang Paripurna DPR, Senin (29/9).
Keributan di ruang sidang tersebut berusaha diredam Fahri Hamzah dari Fraksi PKS dengan menemui mereka di balkon ruang sidang. Fahri menyatakan DPR masih memperjuangkan aspirasi mereka.
BACA JUGA: Negara tak Sanggup Biayai 65 DOB
"Saya minta diam. Kita masih berjuang di forum ini. Jadi saya minta diam dulu," kata Fahri sambil meminta agar mereka semua tidak membuat keributan.
Oktav, salah seorang warga DOB Kabupaten Yapen Barat Utara, yang akan memisahkan diri diri dari Yapen Barat, Papua, menyatakan pemekaran harus dilakukan.
BACA JUGA: Jamin Tak Ada Uang DPD untuk Biaya Irman Gusman di Konvensi PD
"Harus ada pemekaran, karena kita terolosir. Dengan pemekaran pembangunan bisa merata. APBD kami kecil, sulit untuk membangun," katanya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Optimistis Farouk Bisa Pimpin DPD Loloskan Amandemen UUD
Redaktur : Tim Redaksi