jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad punya permintaan khusus pada pemerintah Filipina dalam upaya menyelamatkan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf, yakni mengizinkan TNI terlibat dalam operasi penyelamatan.
Dasco menilai masalah ini tidak boleh dipandang sepele karena bisa menjadi preseden yang amat buruk bagi keamanan kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Filipina belum mengizinkan Indonesia mengirimkan pasukan untuk membantu pelepasan sandera.
BACA JUGA: Kejati DKI Diperiksa, Tim Jamwas Sambangi KPK
Pemerintah Filipina beralasan bahwa menurut konstitusi Filipina, pangkalan militer, pasukan, dan fasilitas militer asing tak diperbolehkan berada di Filipina. Namun, anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra, berharap pemerintah yang dipimpin Benigno Aquino III, berubah sikap.
"Kami berharap dalam waktu dekat ada perubahan sikap yang signifikan dari pemerintah Filipina karena waktu terus berjalan dan ancaman keselamatan bagi sandera kian hari kian besar," kata Dasco di gedung DPR Jakarta, Kamis (15/4).
BACA JUGA: Terbitkan Sprindik Baru Bukan Cermin Penegak Hukum
Sebagai negara sahabat, katanya, wajar jika kedua negara saling membantu, Filipina membantu menyelamatkan sandera WNI dan Indonesia membantu menghadapi pemberontak Abu Sayyaf. "Biarkan, TNI membantu," imbuhnya.
Apalagi dalam konteks hukum internasional sebenarnya sikap pemerintah Filipina tersebut masih bisa dinegosiasikan. Setidaknya, ada hal yang bisa dijadikan alasan pelibatan Indonesia dalam pembebasan sandera.
BACA JUGA: 13 Kepretan Rizal Ramli Dipuji
Pertama, kawasan hutan Tipo Tipo, Basilan, memang secara de facto dikuasai oleh kelompok Abu Sayyaf sehingga pengiriman pasukan asing dalam hal ini Indonesia bisa disamakan dengan pengiriman ke daerah yang tidak ada kekuasaan seperti halnya Somalia.
Alasan kedua, secara prinsip kehadiran pasukan Indonesia adalah justru untuk membantu pemerintah dan negara Filipina menghadapi pemberontak separatis yang mengganggu keamanan.
"Sehingga pasukan Indonesia hadir di Filipina bukanlah sebagai musuh tetapi justru sebagai sahabat," katanya.
Kemudian, alasan ketiga menurut Wakil Ketua MKD DPR tersebut, secara teknis pasukan Indonesia akan berkoordinasi dengan militer Filipina dengan batasan waktu dan wilayah operasi yang spesifik.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi Banyak Surat, Pimpinan DPR Belum Bahas Pemecatan Fahri
Redaktur : Tim Redaksi