Firli Bahuri Pastikan Kasus Kardus Durian Masih Diperhatikan

Jumat, 28 Oktober 2022 – 12:23 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pihaknya masih memperhatikan kasus kardus durian yang diduga menyeret Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Perkara lama yang disebut kardus durian ini juga menjadi perhatian kita bersama. Tolong kawal KPK, ikuti perkembangannya. KPK pastikan setiap perkara disampaikan kepada rekan-rekan semua," ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/10).

BACA JUGA: Dilantik Jokowi Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak: Kiranya Tuhan Menolong Saya

Jenderal purnawirawan Polri bintang tiga itu menerangkan KPK bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dia juga memastikan lembaga antirasuah tidak pernah menargetkan seseorang untuk dijadikan tersangka.

BACA JUGA: Kepala BPN Riau Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka, Transaksi Pakai Dolar Singapura

"Kecuali orang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga pelaku tindak pidana," ucap Firli.

KPK, lanjut eks Kapolda Sumsel itu, memiliki tugas mengumpulkan keterangan dan bukti.

BACA JUGA: Seusai Diperiksa KPK, Yang Mulia Hakim Agung Ini Irit Bicara

"Untuk membuat terang suatu perkara pidana, baru kami temukan tersangka. Di saat itulah kami umumkan," pungkas dia.

Kasus kardus durian bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua pejabat Kemnakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemnakertrans Dadong Irbarelawan pada 25 Agustus 2011.

Beberapa waktu kemudian, KPK menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati dengan barang bukti uang Rp 1,5 miliar yang dibungkus dengan kardus durian.

Uang tersebut diserahkan ke Kantor Kemnakertrans lantaran PT Alam Jaya Papua setelah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp 73 miliar.

Uang Rp 1,5 miliar itu disebut-sebut diperuntukkan untuk Cak Imin, tetapi dalam beberapa kesempatan, yang bersangkutan sudah membantah hal tersebut. (tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Mafia Hukum, KPK Periksa Hakim Agung hingga Mama Muda


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler