JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) memenuhi permintaan daerah yang menuntut memberikan kesempatan bagi alumnus SMA atau sederajat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)Namun, pemberlakukan aturan ini diperuntukkan bagi daerah-daerah yang terpencil dan tergolong belum maju
BACA JUGA: Fasilitas Publik Buruk, Warga Bisa Gugat Kada
Kuotanya pun hanya dibatasi, yakni 10 persenSebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen Pan & RB sudah menyatakan untuk tahun ini akan menutup lulusan SMA
BACA JUGA: KPK Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi di Kaltim
Karena banyaknya daerah yang terpencil dan usulan kebutuhan pegawai lulusan SMA yang akan mengisi formasi CPNS 2011 untuk tenaga administrasi, kran itu akhirnya dibuka"Masih banyak daerah yang mengajukan lulusan SMA untuk formasi CPNS 2011
BACA JUGA: Usut Aliran Suap Wisma Atlet, KPK Gandeng PPATK
Contohnya Manado, Gorontalo, dan Papua," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan&RB Ramli Naibaho, Minggu (22/5).Untuk Manado kata Ramli, pusat tidak akan memberikan peluang mengingat daerah tersebut sudah maju dan banyak lulusan sarjananyaSedangkan Gorontalo dan Papua masih terbuka"Di Gorontalo dan Papua masih ada kabupaten/kota pemekaran yang terisolir dan SDM lulusan sarjana masih terbatasKarena itu kita masih mengabulkan usulan pemdanya," ungkapnya.
Meski menyetujui, namun Ramli menegaskan, lulusan SMA yang diusulkan harus dilengkapi keterampilan khusus, seperti kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan komputer, dll. Ketrampilan tambahan ini bukan sekadar dilihat dari ijazah saja, tapi harus dites juga"Kalau hanya ijazah SMA saja tidak bisa, harus ada tambahanIstilahnya SMA plusKarena aslinya SMA itu harus lanjutkan kuliah dan bukan bekerjaBerbeda dengan SMK, lulusannya sudah disiapkan untuk bekerja," tuturnya.
Lantas berapa jatah SMA plus ini? "Kita hanya berikan porsi maksimal 10 persen dari kuota daerah yang disetujui Menpan&RBTapi bagi daerah terluar, yang punya letak geografis berliku-liku sehingga sulit SDMnya mendapatkan pendidikan tinggi seperti Papua kita berikan jatah lebih dari 10 persen," beber mantan pejabat di BKN ini.
Untuk SMK kata Ramli pula, posisinya akan disamakan dengan SMA plusBagi daerah yang lulusan SMKnya lebih banyak, sebaiknya usulkan SMK"Tadinya kita tetapkan lulusan SMK saja yang diterimaTapi lulusan SMA ternyata banyak sekaliMakanya kita putuskan boleh SMA tapi harus plus," tegasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud Kategorikan Pemberian Nazarudddin Gratifikasi
Redaktur : Tim Redaksi