jpnn.com - PURBALINGGA - Meski jumlah untuk tenaga pendidik seperti guru dalam rekrutmen CPNS formasi umum tahun 2014 mendominasi, namun hal itu masih jauh dari harapan. Di sisi lain, alokasi biaya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk honor guru wiyata maupun honorer masih minim.
Data dari PGRI Kabupaten Purbalingga, setiap bulan, jumlah guru yang purna tugas mencapai 15 orang. Jika tidak ditambah dari guru non CPNS, jumlah guru yang ada kurang optimal.
BACA JUGA: Hot Spot di Rokan Hilir Riau Tiada Matinya
Ketua PGRI Purbalingga, Sarjono MPd menyadari, pemkab melalui bupati sudah berupaya mengusulkan dan memperjuangkannya. Hanya saja pemerintah pusat masih memiliki pertimbangan lain.
"Jika seperti ini, maka formasi guru akan selalu minim. Namun bukan berarti harus meminta guru ribuan dalam sekali rekrutmen. Pemerintah pusat harus menyadari jika kekurangan guru di daerah harus dilengkapi dari non CPNS yang dibiayai dana BOS dengan batasan maksimal 20 persen dan itu masih kurang," paparnya, Minggu (20/7).
BACA JUGA: BMKG Peringatkan Cuaca Buruk Perairan Lampung
Pihaknya bersama rekan seperjuangan di PGRI berupaya memperjuangkan agar alokasi dana BOS yang untuk guru honorer maupun wiyata bisa lebih besar. Karena sangat disadari jika larangan mengangkat tenaga honorer berlawanan dengan kebijakan dana maksimal dari BOS 20 persen yang untuk honor guru non CPNS di sekolah-sekolah.
Kabid Pendidian Dasar Dindik Purbalingga ini juga mengaku saat ini Purbalingga masih kekurangan guru total di atas 1.000 orang. Jika dipenuhi secara bertahap melalui rekrutmen CPNS umum, minimal setiap tahun seharusnya bisa mencapai 100 orang. Jika tidak mencapai 100, diharapkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Khataman Masal 1.500 Hufaz
"Waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan kekurangan guru itu jelas panjang. Namun kami yakin dengan upaya optimal memacu kinerja guru yang ada, pendidikan tidak akan tertinggal. Tentunya dengan tetap memperjuangkan alokasi honor untuk guru non CPNS itu," tambahnya.
Ia juga berharap, pemerintah pusat tidak hanya mempertimbangkan rasio guru dengan siswa saja. Karena di setiap wilayah berbeda dan kondisinya tidak bisa disamaratakan, terutama di tingkat sekolah dasar.(amr/bdg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelenteng Hoo Tong Bio Siap Dibangun Kembali
Redaktur : Tim Redaksi