JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR, Marwan Jafar, meyakini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sama sekali tak terkait kasus dugaan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kemenakertrans yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Marwan justru menuding ada pihak yang mencatut nama Muhaimin dalam kasus suap yang menyeret Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya, dan Kepala Bagian (Kabag) Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada Ditjen P2KT Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan sebagai tersangka itu.
Menurut Marwan, dalam kasus tersebut justru Muhaimin telah dizalimiAlasannya, meski Muhaimin tahu adanya anggaran dana Rp 500 miliar di Kemenakertrans namun jelas tidak mungkin bersinggungan langsung dengan program ini PPID karena menteri bukanlah kuasa pengguna anggaran.
“Menteri tentunya tahu ada proyek sebesar itu di kementeriannya, tapi yang harus ketahui masyarakat bahwa kuasa pengguna anggaran (KPA) atas dana itu adalah kepala daerah dan bukan menteri
BACA JUGA: SBY Belum Kantongi Usulan Pemecatan Nazaruddin
Dana itu langsung dialirkan ke daerah jadi tidak mungkin Muhaimin bermain disana,” kata Marwan, di Jakarta, Senin (5/9).Marwan menegaskan, pejabat kementerian yang terlibat dalam kasus jelas telah mencatut nama ketua umum PKB
“Kalaupun ada yang bermain maka yang bermain ini adalah para pejabat dan daerah sendiri
BACA JUGA: Birokrasi Rusak karena Pilkada
Hari begini banyak sekali pejabat birokrasi yang kerap mengaku-ngaku dan mencatut nama mentri dan ini bukan hanya terjadi di Kemenakertrans sajaBACA JUGA: Golkar Bentuk Tim Khusus Pembahas Threshold
Tidak mungkin menteri bisa mengontrol semuanyaSaya harap KPK bisa mendalami lebih jauh kasus ini,” harapnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Sindir Pemerintah lewat Boediono
Redaktur : Tim Redaksi