''Pembelaan yang dilakukan oleh Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli dengan cara membahas item-item dugaan korupsi yang dituduhkan selama ini, ternyata membuka data baru akan kebenaran penyimpangan yang telah dilakukan oleh Kyai kharismatik ini,'' kata Ketua Front Pemuda Taliwang (FPT) M Sahril Amin di Jakarta, Senin (10/11).
Sebelumnya, FPT dan LSM Philess juga telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan kronologis dugaan aliran dana dari kelompok Bakrie ke bupati KSB, dan pada Kamis (6/11) lalu, FPT kembali mendatangi KPK guna menyerahkan klarifikasi bedah kasus dugaan korupsi Rp41 M beserta video tayangan saat bedah kasus berlangsung.
Menurut Sahril Amin, KPK terbantu dengan adanya data baru tersebut, karena klarifikasi yang dilakukan oleh bupati KSB justru malah membuka rahasianya sendiri.
Dijelaskan, nilai bangunan per meter per segi yang mencapai hampir Rp4 juta merupakan nilai yang sangat tidak masuk akal untuk diterapkan di KSB.
"Itu baru satu contoh, belum contoh-contoh lainnya yang justru menjebak pak bupati untuk segera ditangkap oleh KPK,'' ungkapnya Sahril Amin yang juga Ketua Partai Persatuan Daerah (PPD) KSB.
Dugaan korupsi yang dinilai cukup kuat juga terjadi pada kebijakan dana scraf (limbah) dari PTNewmont Nusa Tenggara (PT
BACA JUGA: DPRD Medan Tunggu Giliran
NNT) dan dana alokasi desa serta proyek penunjukan langsung (PL) dalam pembangunan kantor bupati dan Sekretariat Daerah setempat."Pada proyek PL pembangunan kantor bupati dan Setda dikemas pekerjaan lanjutan oleh pak bupati bersama stakeholder terkait, dengan nilai proyek lebih besar dari proyek awal, sebuah kebijakan yang sarat dengan penyimpangan,'' ujarnya.
Karena itu, pihaknya merasa yakin dalam waktu dekat ini KPK akan segera mengadakan gelar kasus terkait dugaan kasus korupsi bupati KSB
BACA JUGA: KPK Diminta Amankan Aset BUMN
BACA JUGA: KPK Periksa Walikota Manado
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto Kecewa, Surat Pengunduran Diri Tak Diakui Golkar
Redaktur : Tim Redaksi