FSPPI Siap Recovery Pariwisata Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Indonesia (FSPPI) Yorrys Raweyai mengatakan, bencana alam beruntun yang terjadi di tanah air akan berdampak negatif terhadap kunjungan pariwisata"Bencana alam di Mentawai dan meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta, pasti berdampak negatif terhadap dunia pariwisata Indonesia, karena dua daerah tersebut merupakan kawasan tujuan pariwisata yang cukup diminati turis lokal dan mancanegara," ujar Yorrys, sebelum pelantikan Pengurus FSPPI di Jakarta, Jumat (29/10).

Namun, meski bencana alam itu berdampak negatif terhadap dunia pariwisata, lanjut Yorrys, masyarakat tidak boleh pasrah menerima cobaan tersebut

BACA JUGA: Pemda Diminta Bentuk Dinas Perumahan

Karena itu bersama dengan pemerintah, FSPPI katanya, berkomitmen untuk memulihkan situasi tersebut"Saat ini, kami menunggu proses penyelesaian tanggap darurat, recovery dan rekonstruksi, yang dilakukan pemerintah

BACA JUGA: Korban Tsunami Tembus 400

Setelah itu, khusus pada sektor pariwisata, FSPPI segera menginventarisir semua persoalan dan disusul dengan program aksi riil dan komprehensif untuk memulihkan pariwisata tersebut," katanya.

Selain fokus menyelesaikan masalah peningkatan dan memperbaiki pariwisata pasca gempa, FSPPI sebut Yorrys, juga akan meminta pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuat regulasi tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) hingga di tingkat provinsi"Kami akan usulkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk membuat regulasi agar Jamsostek itu dibuat di daerah atau di setiap provinsi, sehingga tidak terpusat di Jakarta saja, guna memudahkan pekerja untuk mendapatkan haknya," tegas Yorrys yang juga anggota DPR RI itu.

Ia menyebutkan, Jamsostek dibuat untuk menyiapkan masa depan pekerja

BACA JUGA: Densus Pulangkan Taufik dari Malaysia

Dari gaji mereka, dipotong sebesar 7 persen"Kalau mereka dalam mengurus Jamsostek harus ke Jakarta, maka biaya yang mereka keluarkan dibanding dana Jamsostek yang mereka dapatkan tidak seimbangTapi kalau di provinsi itu ada Jamsostek, pekerja akan lebih mudah dan tidak banyak mengeluarkan biaya," ujar Yorrys.

Hal lain yang juga jadi perhatian FSSPI, kata Yorrys lagi, adalah menghapus outsourcing, karena merugikan pekerja dan perusahaan"Sistem penggunaan tenaga outsourcing di era demokrasi adalah praktek perbudakanKarena itu, FSPPI bertekad untuk menghapuskannya," pungkas Yorrys(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Chandra: Sejak Awal Yakin tak Ada Bukti