Gaji Besar Korupsi Juga

Sabtu, 29 Januari 2011 – 00:10 WIB

MISALKAN penduduk negeri ini berjumlah 240 juta jiwa, sebenarnya sekitar 238 juta, tapi agar mudah membaginya maka  sepertigaribu  di antaranya, 80.000 jiwa  adalah para pejabat negaraHidup mereka sudah pasti tak miskin

BACA JUGA: Impor Pangan & Impor Revolusi

Sebab defenisi orang miskin, menurut Badan Pusat Statistik adalah mereka yang pengeluarannya Rp 211.000 sebulan, alias Rp7000 lebih sedikit sehari.

Gaji dan tunjangan para pejabat itu selama ini enak tenan
Ada rumah dan mobil dinas

BACA JUGA: Gayus Bajingan yang Herois

Bahkan, biaya pengharum ruangan dan tisu di ruang kerja pun ditanggung APBN dan APBD
Juga biaya pembeli tilam, bantal dan ranjang tempat tidur

BACA JUGA: Negara Tak Urus Cabai

Konon, bahkan biaya pulsa pun ditanggung NegaraSedaaapp! Dan berbagai pengeluaran lain menjadi tanggungan Negara
         
Ilustrasi ini dicuplik setelah mendengar kisah bahwa gaji dan tunjangan kerja atau remunerasi sekitar 8000 pejabat Negara se Tanah Air akan dinaikkan oleh pemerintah.  Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengumumkannya kepada pers di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/1) lalu.

Delapan ribu pejabat itu, ya, mulai dari presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua DPR, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Pengadilan, Ketua MK, Ketua MA dan pejabat negara lainnya seperti para Ketua DPRD di daerah.

Remunerasi ini sudah disiapkan 3 tahun laluJadi bukan karena pidato pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapim TNI dan Polri di Balai Samudra Kelapa Gading, beberapa waktu laluSBY mengatakan selama bahwa selama tujuh tahun dia tidak pernah naik gaji

Sontak beragam reaksi munculAda yang menafsirkan sebagai "curahan hati alias curhat" agar gaji pemimpin negara dinaikkanSampai-sampai ada yang memprakarsai “coin for presiden” dan dinilai pihak istana pula sebagai sinismeAda yang menganggap untuk memotivasi aparat negara yang baru saja mendapatkan remunerasi, seperti TNI dan polisi.

Versi Agus, selama ini penghasilan antara pejabat negara banyak yang senjangMisalnya, penghasilan pejabat di daerah terpencil hampir sama dengan pejabat negara yang bekerja di kotaDemikian pula dengan review gaji Presiden hingga Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahkan gaji gaji Gubernur BI  Rp 265 juta sebulanTahun ini diusulkan naik 7%, dan mendapat berbagai tunjangan, dan kartu kredit unlimited.  Gaji Gubernur BI setara  US$ 353.000 setahun, beda tipis dengan gaji Presiden AS Obama, meski gaji presiden AS lebih tinggi dari gaji Gubernur Bank Sentral AS (The Fed)

Gaji Gubernur The Fed setahun sekitar US$ 199.700 dan gaji Presiden AS sekitar US$ 400.000 per tahun, sedikit di atas gaji Gubernur BISementara, gaji Presiden SBY beserta tunjangannya hanya Rp 62,4 juta  sebulanDana taktis Rp 2 miliar sebulan adalah pendukung operasional, bukan termasuk take home pay.

****
Memang, aneh negeri iniMungkin itu dasar pemerintah bermaksud agar besaran gaji dan tunjangan para pejabat harus berjejang naik dan bertangga turun.  Caranya, ya, dimulai dari gaji presiden, baru kemudian wakil presidenJika gaji bos tak di-review tentu sulit me-review-nya ke jajaran bawah pula.

Variabel besar kecilnya gaji pastilah akan unik-unikKonon, di beberapa daerah ada gaji Ketua Pengadilan yang sangat kecil sekali.  Memang diperlukan standardisasi sesuai level jabatan yang berbeda-bedaYa, untuk asas keadilannyaArtinya, setiap level jabatan, ya, sama besar gajinya.

Jika pun ada perbedaan, mungkin pada fasilitas dan tunjanganSebaiknya ada tunjangan kemahalan yang dinilai dari indeks harga kebutuhan pokok yang berbeda di berbagai kotaJangan-jangan factor inflasi yang berbeda antarkota juga menjadi pertimbangan pula.

Jika Menteri Keuangan menjelaskan bahwa dalam review nantinya akan ada Gubernur (saya kira juga bupati dan walikota) kelas 1,2 dan 3 dengan melihat dari daerah tugasnya, haruslah hati-hati menimbangnyaApakah diukur dengan indeks biaya hidup dan inflasi, atau tingkat kesukaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas secara operasional di daerah itu?

Saya ingat menjelang Pemilu 1971, Pemilu pertama di era Orde Baru, mobil para Camat di seluruh Tanah Air adalah berupa VW berwarna kuning tanah liat bertutup kap terpalNamun, khusus para Camat di kabupaten Nias (Sumatera Utara) yang terpencil di pedalaman diberikan berupa seekor kudaPercuma diberikan mobil VW karena kondisi jalan sangat tak memadai.

Apakah sumbangan setiap daerah ke APBN menjadi factor pertimbangan juga? Adilkah bagi “daerah miskin” dengan sumber daya alam, seperti minyak bumi, bahan tambang, perkebunan dan sebagainya?

Berbagai pertimbangan haruslah dikalkulasi dengan cermatNah, bagaimana pula perbandingan antara para pemimpin eksekutif, legislatif dan judikatif di berbagai tingkatan, pusat dan daerah? Mana yang lebih tinggi gaji dan tunjangan presiden, Ketua MA, Ketua DPR dan Ketua MPR? Jika berbeda, apa dasar pertimbangannya?

Masalah ini pekaMasyarakat akan membandingkannya dengan kinerja pejabat yang bersangkutanKadang masyarakat menilai bahwa gaji dan tunjangan yang memadai tak menjamin kinerjanya optimalTak menjamin  seorang pejabat tidak mau korupsi, menerima gratifikasi dan disogokSudah kaya masih kurang kaya.

Sesungguhnya korupsi bermula dari abused of power, padahal yang punya power adalah ke 8000 pejabat tersebutHarapannya memang dengan kenaikan gaji dan tunjangan tersebut mereka akan steril dari korupsiNamun fakta menunjukkan justru banyak pemegang kekuasaan yang melakukan korupsi.

Sebaliknya, Agus optimis rencana pemerintah untuk mereview gaji para pejabat negara ini tidak akan ditolak masyarakatKarena tujuannya untuk menghindari terjadinya penyelewengan pejabat negara dengan alasan penghasilan rendahAgus terlalu yakin?

Memang ihwal gaji tergantung melihat dari sudut manaKebutuhan pisik mendasar, atau kebutuhan professionalYang pertama sekedar “hidup” yang kedua bertabur fasilitas fantastikJika gaji seorang buruh sekitar Rp 1 juta sebulan, dan punya anak istri, tak sanggup dia nonton konser musik bermutu, apalagi berlibur ke Bali.

Ah, miris rasanya menulis gaji kalangan orang penting ini mengingat masih banyak gaji kaum professional lainnya di negeri ini yang belum pantasGaji buruh dan hidup wong cilik pun masih megap-megapKapan hal ini menjadi agenda DPR? (**)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Surprise dari Banda Aceh


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler