JAKARTA - Citra Polri yang coreng moreng membuat gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sejumlah tokoh menggalang petisi penyelamatan Polri di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (22/8)Dalam waktu lima hari hingga Kamis (26/8), mereka menargetkan sejuta orang mendukung petisi tersebut untuk kemudian diserahkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam petisinya, mereka meminta SBY mengambil tindakan luar biasa yang berani, tegas, dan menyentuh akar persoalan
BACA JUGA: SBY Tanggapi Kritikan Megawati
Yakni, mencopot petinggi kepolisian yang terlibat praktek mafia peradilan rekayasa proses hukum, membersihkan tubuh Polri, dan membenahi struktur Polri agar Indonesia memiliki polisi jujur, profesional, dan bertanggungjawab.Petisi tersebut disampaikan di depan gedung MK kemarin (22/8) sore
BACA JUGA: Jelang Putusan, Ismeth Perbanyak Zikir di Rutan
Mereka antara lain advokat Bibit-Chandra Taufik Basari, Alexander Lay, eks pejabat pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Rijana Hardjapamekas, dan sejumlah aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).Inisiator petisi Taufik Basari mengatakan, hingga kemarin dukungan terhadap petisi sudah mencapai 540 orang
BACA JUGA: Tuntut Tunjangan Profesi Guru Segera Dicairkan
Antara lain, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi"i Maarif, penulis perempuan Djenar Maesa Ayu, eks Panglima TNI Endriartono Sutarto, ekonom Faisal Basri, sutradara Hanung Bramantyo, wartawan senior Goenawan Mohamad, dan Rais Syuriah PB NU Masdar F Mas"udi.Jumlah itu, kata dia, akan terus bertambahSebab, para aktivis akan menggalang dukungan serupa di daerah-daerahSejumlah situs jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook juga bakal dimanfaatkan untuk menampung dukungan masyarakat"Kami targetkan sejuta orang mendukung petisi iniIni karena kepedulian kita terhadap Polri," kata lelaki yang karib dipanggil Tobas ini.
Kamis (26/8), kata Tobas, pihaknya akan menghitung semua nama yang masukPetisi berikut nama para pendukung itu lantas disampaikan ke SBY agar tidak ragu mengambil tindakan"Kita nanti lihat, apakah SBY akan bertindak selayaknya Presiden melindungi rakyatnyaJika tidak" Ya, kita lihat saja nantiKita tidak bisa membayangkan bagaimana rakyat akan memandang hukum," katanya.
Tobas mengatakan, pembacaan petisi sejatinya hendak digelar di Istana NegaraNamun, karena tak mungkin menggelar aksi, mereka akhirnya mengalihkannya ke gedung MKSebelum membacakan petisi sekitar pukul 15.45, para aktivis meletakkan sebuah tanaman plastik kecil yang diletakkan dalam pot mungilDi antara dahan dan ranting tanaman tersebut, sejumlah kertas berisi pesan keprihatinan masyarakat ditempelkan
Pesan-pesan itu, antara lain, berbunyi Polisi Cegat di Rambu, Jangan Cegat di Belakang Rambu, Tugas Polisi untuk Menertibkan Bukan untuk Memeras, Polisi Manusia Setengah Tuyul, To Polisi: Maem yang Kenyang, Cincang Koruptor, dan Polisi Jangan Bikin Bete Masyarakat, Plis Dong Ah.
Sekitar pukul 16.15, mereka lantas berbaris di tangga depan sembilan pilar gedung MK untuk berorasi bergantianAnggota Dewan Etik ICW Dadang Trisasongko menyampaikan prihatin dengan performa PolriLembaga penegak hukum pimpinan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) itu tidak transparan dan kredibelItu terbukti dalam penyelesaian kasus rekening gendut yang terkesan "dipetieskan""Kita harus ambil bagian terhadap penyelamatan Polri," katanya.
Hal senada diungkapkan pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo UmarMenurut dia, Polri bermasalah secara profesionalitas dan institusiDari sisi profesi, Polri telah berbohong dengan menyatakan memiliki rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan terdakwa Anggodo WidjojoSejumlah kasus juga dibiarkan menggantungYakni, pengusutan rekening gendut para jenderal polisi dan mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan.
Secara institusi, kata Bambang, Polri juga bermasalah"Institusi yang tak lepas dari PresidenKalau presiden membiarkan persoalan polisi, rakyat yang akan jadi korbanApabila hukum dipakai alat kejahatan, rusaklah republik ini," kecamnya.
Wakil Koordinator Kontras Haris Azhar menambahkan, Polri justru lebih banyak terjebak kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM)Dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat miskin, Polri lebih gampang mengedepankan kekerasan yang cenderung militeristikKarena itu, tak heran bila kasus pelanggaran HAM didominasi aparat kepolisian.
Polri, kata Haris, juga kerap ingkar janjiDalam kasus pembunuhan aktivis Kontras Munir, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri pernah menyatakan ada bukti baruNamun, hingga sekarang, bukti baru itu tak pernah dibuka"Sulit mereformasi Polri dengan tulus," katanya.Kasus-kasus yang belum tuntas di kepolisian era BHD memang masih berjibunYang sangat kentara adalah terkatung-katungnya penuntasan jejaring sindikasi mafia pajak Gayus Tambunan cs.
Meskipun sudah masuk ke pengadilan, namun belum ada satupun perwira tinggi yang menjadi tersangkaPadahal, dari semua terdakwa yang dihadirkan di sidang semua menyebut sejumlah nama oknum jenderalMisalnya kesaksian Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini yang menyebut ada bagi-bagi uang di ruangan kerja Brigjen Radja ErizmanRadja sendiri sekarang menjabat sebagai staf ahli Kapolri.
Selain kasus mafia pajak, publik juga menunggu-nunggu penyelesaian penyelidikan 23 rekening pejabat Polri yang selama ini diklaim tuntasPadahal, ada beberapa transaksi yang terindikasi ada tindak pidanaKasus penyelidikan rekening ini juga berkaitan dengan pembacokan aktivis ICW Tama Satrya Langkun dan pelemparan bom Molotov di kantor TempoHingga kini, kedua kasus ini juga belum terungkap, bahkan belum ada satupun tersangkanya
Juga polemik soal adanya rekaman pembicaraan yang disebut-sebut terjadi antara pejabat KPK Ade Raharja dan Ari MuladiRekaman ini menjadi kunci, apakah benar ada upaya permintaan suap yang dilakukan oleh pejabat KPK Bibit Samat Riyanto dan Chnadra M hamzahBelakangan, ternyata Polri mengakui tak memiliki rekaman ituPolri hanya memiliki call data record atau rekap komunikasi lewat provider telepon seluler tanpa ada isi komunikasinya.
Di bagian lain, Mabes Polri menerima kritik dan saran kalangan LSM dengan tangan terbuka"Kritik adalah bagian dari perbaikan PolriTentu kita akan terima dengan senang hati," ujar Kadivhumas Polri Brigjen Iskandar HasanPolri tidak akan bereaksi berlebihan terhadap petisi para tokoh yang mengatasnamakan masyarakat itu"Prinsipnya polisi adalah milik rakyat, jadi masukan dari warga atau lsm tentu akan direspon dengan baik oleh pimpinan," kata mantan Kapolda Bangka belitung itu(aga/rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Amandemen, Pengamat Curigai Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi