POLEMIK keistimewaan Jogjakarta perlu segera diakhiriKetua MPR Taufik Kiemas meminta para menteri yang banyak memberikan komentar kontroversial selama ini, agar menahan diri dulu.
Suami Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu secara terus terang menyebut nama Mendagri Gamawan Fauzi, sebagai salah satu pembantu presiden yang harus menahan komentar
BACA JUGA: Seleksi Komisi Pengawas Haji Tidak Transparan
"Dalam proses ini mendagri diem dulu," tegas Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (15/12)Menurut dia, situasi terkait pembahasan RUU Keistimewaan Jogjakarta memanas karena pernyataan para menteri yang mengumbar komentar
BACA JUGA: Kejaksaan Kurangi Target Penuntasan Kasus Korupsi
Padahal, draf RUU dari pemerintah belum ditandangani Presiden SBYBACA JUGA: Empat Pemda Terima Penghargaan Daerah Inovatif
Menterinya (SBY) saja yang harus menahan diri dulu," tandas politisi senior PDI Perjuangan tersebutDi sisi lain, juga untuk meredakan ketegangan, lanjut Kiemas, baik Presiden SBY maupun Sri Sultan perlu juga melakukan langkah-langkah nyataDi pihak Sri Sultan, Raja Jawa itu harus segera menertibkan wacana terkait referendum yang berkembang di daerah yang pernah menjadi ibukota RI tersebut"Kalau perlu, Sultan secara tegas melarangnya," katanya.
Sedangkan, di pihak SBY, presiden yang sedang menjalani periode kepemimpinannya itu juga harus segera memerintahkan anak buahnya segera mengirim draf RUU tentang keistimewaan Jogja ke DPR"Jangan lama-lama, cepat saja diserahkan ke DPR, kita berdebatnya di sini," tandas Kiemas
Sebelumnya, masih dari parlemen, Kiemas sempat diusulkan untuk menjadi juru damai antara Presiden SBY dan Sri Sultan, terkait terus berkembangnya polemik soal Jogja hingga saat iniDia dianggap paling pantas dan layak memediasi keduanya
"Aku rasa mereka (SBY-Sultan, Red) tidak ada ributnya, kalau mediator itu ka nada yang rebut, menteri-menterinya saja yang tahan diri," tegasnya, kembali.
Usulan mendorong Kiemas menjadi mediator muncul dalam acara diskusi terkait polemik keistimewaan Jogja, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarinKetua Fraksi PKB di MPR Lukman Edy menilai polemik RUU Keistimewaan memanas bukan sekedar karena perdebatan mengenai persoalan kenegaraan
Menurut Lukman, polemik itu terus memuncak juga dipicu oleh persoalan personal antara SBY dan Sultan"SBY dan Sultan berdamai lahAda yang mengatakan konflik keduanya sudah sangat parah, maka dari itu perlu ada orang ketiga, dan Pak Taufik Kiemas yang paling tepat," papar Lukman dalam diskusi.
Menurut dia, secara personal maupun kelembagaan, Kiemas sosok yang diyakini bisa menjembatani komunikasi keduanya"Ini penting, sebab bagaimanapun juga NKRI itu di atas segala-galanya, jangan sampai merembet kemana-mana," imbuhnya
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo menyatakan kemungkinan RUU baru akan dikirim pemerintah ke DPR Januari nantiSebab, mulai 17 Desember nanti, DPR juga sudah mulai memasuki masa reses"Karena pemerintah terus berlama-lama, saya bisa memastikan RUU baru akan datang minimal Januari," ujar Ganjar(dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Janjikan Dua Bulan Ada Jawaban
Redaktur : Tim Redaksi