jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menantang bekas Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin yang terus berkoar soal aliran uang haram dari proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Gamawan menantang Nazar agar membuktikan tudingannya tentang adanya fee USD 2,5 juta dari proyek e-KTP untuk mantan gubernur Sumatera Barat itu.
BACA JUGA: Santri NU Siap Perangi Radikalisme di Dunia Maya
"Saya terima atau siapa? Saya terima?” ujar Gamawan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (12/10) sebagai saksi bagi bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman yang menjadi tersangka dalam kasus itu.
Gamawan menegaskan dirinya sama sekali tak menikmati uang e-KTP sebagaimana tudingan Nazaruddin. “Makanya dia (Nazaruddin, red) saya laporkan dia ke Polda," ujarnya.
BACA JUGA: Hasil Survei, Jokowi Kalahkan Trump dan Hillary Clinton
Seperti diketahui, Gamawan pada 30 Agustus 2013 pernah melaporkan Nazaruddin ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait pernyataan Nazaruddin yang menyebut aliran dana proyek e-KTP mengalir ke berbagai pihak, termasuk ke Mendagri di era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu.
Namun, kata Gamawan, sampai sekarang laporan itu tidak diproses. "Tidak ada," ujar mantan gubernur Sumatera Barat itu.
BACA JUGA: Satgas Tinombala Belum Bisa Periksa Istri Ali Kalora
Lantaa, apa materi pertanyaan KPK untuk Gamawan? "Saya diminta menjelaskan tentang prosedur. Dari awal sampai teknisnya," kata Gamawan.
Ia menegaskan, justru semasa masih menjadi Mendagri pernah mengajak KPK mengawal proyek e-KTP. Gamawan juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"BPKP audit dua kali. Jadi setelah tender saya minta audit lagi ke BPKP. Setelah itu saya tidak tahu lagi," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pungli di Kemenhub Merajalela, Pak Menteri Sakit Kepala
Redaktur : Tim Redaksi