jpnn.com, JAKARTA - Dorongan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar untuk mencari pengganti Setya Novanto terus menguat. Sejumlah tokoh Golkar bahkan sudah terang-terangan mendorong munaslub.
Direktur EmrusCorner Emrus Sihombing mengatakan, memang belum ada jumlah definitif dari DPD PG yang meminta munaslub. Angkanya masih bervariasi. Ada yang menyebut sudah delapan DPD. Namun, kata dia, salah satu petinggi Golkar Rizal Mallarangeng dalam sebuah dialog di televisi swasta nasional menyebut sudah 24 DPD.
BACA JUGA: Jaksa Agung Tak Punya Hak Lindungi Setya Novanto
Emrus mengatakan, berdasarkan pantauannya di internal Golkar, kebanyakan dari mereka lebih cenderung mendorong munaslub. Bahkan, petinggi Golkar seperti Akbar Tandjung, Nusron Wahid dan Rizal Mallarangeng pun sudah memberikan sinyal harus segera digelar munaslub.
Terlebih lagi, lanjut Emrus, sudah bergulir di internal beringin untuk melakukan gerakan perubahan. "Ini tentu jalur utamanya Munaslub. Artinya, nanti akan melahirkan pemimpin yang benar-benar baru. Kalau tidak baru, tidak perubahan kan," ujarnya saat dihubungi JPNN, Jumat (24/11).
BACA JUGA: Wasekjen Golkar: Novanto Memperjuangkan Kemajuan DPR
Menurut Emrus, peristiwa tidak menyenangkan bagi Golkar dengan penetapan Novanto sebagai tersangka e-KTP, akan mengganggu kepercayaan masyarakat kepada partai yang identik dengan warna kuning ini.
Karena itu, Emrus berpendapat sekarang inilah momentum yang tepat bagi Golkar melakukan gerakan perubahan. Menurut Emrus, sekarang momentum Golkar memilih pemimpin dengan basis demokratis substansial. Jangan sampai terjadi mobilisasi, sehingga PG bisa merangkul semua kepentingan. "Dan tidak punya penyakit yang bisa menyandera partai ke depan oleh kekuatan apa pun," ungkapnya.
BACA JUGA: Betapa Terhina, DPR dan Golkar Dikendalikan dari Rutan
Emrus mengatakan, kurang tepat jika elite Golkar berpandangan akan mengambil keputusan setelah adanya putusan praperadilan yang diajukan Novanto.
Menurut Emrus, boleh saja PG menyatakan menghargai asas praduga tidak bersalah. Namun, dia mengingatkan sebenarnya asas praduga tidak bersalah hanya berlaku untuk hakim. Menurutnya, hakim sebelum mengambil keputusan harus berpijak kepada praduga tidak bersalah.
Dia mengingatkan dalam persoalan partai politik, seharusnya melampaui undang-undang atau asas praduga tidak bersalah. Sebab, perilaku politik yang dimainkan aktor atau parpol harus mengedepankan moral, etika dan kepercayaan. "Bagaimanapun politik ini bicara soal persepsi tidak bicara soal undang-undang," katanya.
Emrus menilai sebaiknya Golkar tidak menunggu hasil praperadilan untuk menggelar munaslub. "Kalau saya katakan, lebih cepat lebih baik," tegasnya.
Menurut dia lagi, ada dua hal yang bisa menjadi landasan Novanto mundur dari jabatan kemudian segera digelar munaslub. Yakni, Tap MPR nomor VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, serta Pakta Integritas Golkar. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Citra DPR Remuk Gara-gara Satu Orang
Redaktur & Reporter : Boy