jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan tidak ada dasar bagi partainya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ini disampaikan Agung, saat ditanya wartawan soal kemungkinan diadakannya Munaslub, karena nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto disebut dalam dakwaan dugaan korupsi e-KTP.
BACA JUGA: Politikus Golkar Minta Hormati Proses Hukum Kasus e-KTP
"(Kader) jangan bereaksi secara membabi buta. Tidak ada secara kategori masuk dalam dasar-dasar melakukan munaslub, tidak ada. Kami berjalan seperti biasa," ujar Agung usai rapat Dewan Pakar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (14/3).
Seluruh pihak menurutnya harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Apalagi belum ada kepastian hukum soal dugaan keterlibatan Novanto. Sehingga, itu tidak bisa menjadi dasar mengadakan munaslub.
BACA JUGA: Gara-gara Kasus e-KTP, Ketua KPK Diminta Mundur
Ditanya terkait desakan untuk musnalub dari internal, mantan Menko Kesra itu mengakui bahwa permintaan itu ada, tapi hanya disampaikan perorangan kader.
"Pertemuan hari ini bukan berarti begitu deras permintaan. Kalau pun ada hanya suara-suara perorangan, segelintir yang tidak paham, maka tercetus itu (munaslub)," ungkap Agung.
BACA JUGA: Perangkat Desa Curhat, Legislator Golkar Siapkan Solusi
Dia menyatakan bahwa Novanto selaku ketum telah memberikan klarifikasi bahwa dia tidak terlibat dan tidak menerima uang proyek e-KTP. Begitu pun institusi partai.
"Saya percaya apa yang disampaikan ketum (ketua umum) bahwa tidak ada aliran dana ke partai," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masa Berlaku e-KTP Habis, Perlu Rekaman Lagi gak sih?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam