jpnn.com - JAKARTA - Pleno Komisi III DPR terkait calon Kapolri sempat memanas. Rapat ini digelar usai berkunjung ke rumah calon Kapolri, Komjen Badrodin Haiti, Rabu (15/4) sore, yang merupakan rangkaian fit and proper test Kapolri.
Silang pendapat terjadi di ruang pleno. Lagi-lagi yang diperdebatkan adalah soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang status calon kapolri Komjen Budi Gunawan (BG).
BACA JUGA: Ganyang Deparpolisasi demi Demokrasi
Perdebatan terjadi karena ada anggota yang keberatan dengan proses pencalonan Kapolri dan meminta Jokowi mencabut dulu surat tentang pengajuan Komjen BG yang telah disetujui paripurna oleh DPR, tapi ditunda pelantikannya oleh presiden.
Sebab di sisi lain, Jokowi mengusulkan juga pengangkatan Komjen Badrodin.
BACA JUGA: TKI Madura Dieksekusi, DPR Minta Pemerintah Lebih Keras ke Arab Saudi
"Beberapa anggota (keberatan), meminta (Presiden) untuk mencabut pengajuan BG. Terjadi silang pendapat, terhadap surat presiden untuk menunda pelantikan Budi Gunawan. Bukan membatalkan," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di DPR.
Aziz menjelaskan, surat presiden yang dikirim ke DPR bunyinya adalah menunda pelantikan Komjen BG, bukan membatalkan. Dalam proses itu, Jokowi juga mengusulkan pengangkatan Kapolri atas nama Komjen Badrodin Haiti.
BACA JUGA: Anggota DPR Pelaku Pemukulan Bisa Dikenai Sanksi Pemecatan
Dalam konteks ini Komisi III memandang bahwa calon Kapolri saat ini ada dua, yakni BG yang telah disetujui tapi ditunda pelantikannya oleh Presiden, dan BH yang akan di fit and proper test, Kamis (16/4), sesuai usulan baru Presiden.
Seharusnya, kata Aziz, surat tersebut berbunyi membatalkan pelantikan BG dan menggantinya dengan BH. Nantinya surat ini akan diproses dalam paripurna yang sebelumnya menjadi forum untuk persetujuan BG jadi Kapolri.
"Surat Presiden (isinya) menunda pelantikan BG, bukan mengganti BG ke Badrodin. Kalau menunda jadi dua calon," jelas politikus Golkar ini.
Nah, pleno komisi hari ini belum mengambil keputusan yang bulat, sehingga fraksi diberi kesempatan untuk menentukan sikap masing-masing untuk dibahas kembali dalam pleno lanjutan usai fit and proper test terhadap Komjen BH besok pagi.
"Diberi kesempatan ke fraksi untuk merumuskan, mencabut persetujuan tehadap BG, tapi akan diplenokan besok. Karena ada silang pandangan beberapa anggota, sepakati anggota koordinasi dengan fraksi masing-masing," jelasnya.
Agenda fit and proper test besok pagi adalah mendengar penjelasan Komjen BG, terutama soal visi-misinya. Nanti masing-masing fraksi dan anggota diberi kesempatan bertanya langsung pada mantan Kapolda Sulawesi Tengah itu.
"Mudah-mudahan bisa selesai, cepat. Karena jangan terlampau lama membiarkan posisi Polri tidak punya kepala," tambahnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakal Ada Tersangka Baru Payment Gateway? Tunggu Dulu
Redaktur : Tim Redaksi