jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat (YLBHIM) Ahmad Gunawan memberi masukan kepada Polri agar terus melakukan restruksisasi dan reposisi internal.
Ahmad Gunawan menyampaikan itu dalam Diskusi Publik bertema "Restrukturisasi dan Reposisi Polri Menghadapi Tahun Politik dan Era 4.0" di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).
BACA JUGA: 16.900 ASN dan TNI/Polri Bakal Tempati 47 Tower Apartemen di IKN Nusantara
Dalam acara itu, yayasan juga melantik Presiden LBH Indonesia Menggugat dan Koordinator Wilayah (Korwil) di Jakarta, Banten, dan Maluku.
Ahmad Gunawan menilai pentingnya bagi Polri untuk terus melakukan penyegaran struktur agar tidak ada satu pun pejabat mengalami kejenuhan atau menyalahgunakan wewenang.
BACA JUGA: Mabes Polri Adakan Kursus Pengamanan Stadion, Peserta Diajari Mengatasi Situasi Darurat
"Karena ketika mereka terlalu lama di situ, nanti dia akan melakukan penyalahgunaan karena mereka hapal mulai dari titik mana," kata dia.
YLBHIM, lanjut Ahmad Gunawan, juga merekomendasikan kepada Polri agar memoratorium perekrutan anggora kepolisian di semua tingkatan. Dia menilai perekrutan itu memakan banyak anggaran negara tetapi hasilnya tidak bermanfaat.
BACA JUGA: Bea Cukai dan Polri Teken 2 Perjanjian Kerja Sama, Berikut Isi dan Tujuannya
"Pendidikan yang dibiayai negara, mulai dari celana dalam, seragam, sampai makannya di Akpol itu berapa miliar, tetapi, kok, menghasilkan orang-orang kayak Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, dan lain-lain. Kok, sangat sia-sia, bangsa ini, kan, sebagai orang tuanya. Tetapi, kok, sia-sia begini output. Teman-teman sebagai rakyat berhak untuk mempertanyakan," jelas dia.
Dalam diskusi itu, Wakil Kepala Posko (Wakaposko) Presisi Polri Kombes Indarto menerangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mencanangkan sejumlah program untuk meningkatkan citra Korps Bhayangkara di mata masyarakat.
Salah satunya, kata dia, Kapolri meminta jajarannya di daerah untuk mengadakan kegiatan Jumat Curhat guna menampung langsung aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing.
"Jadi, awalnya Jumat Curhat dilaksanakan oleh salah satu Polres, lalu kami adopsi, Kapolri perintahkan semua Kapolda, Kapolres untuk melaksanakan Jumat Curhat," kata Indarto.
Kegiatan ini, kata Indarto, menjadi atensi dan mendapatkan banyak apresiasi, termasuk dari Presiden Joko Widodo. Kegiatan itu pun kemudian dilanjutkan pada 2023.
"Intinya, kami memaksa kasatwil, yaitu kapolda, kapolres untuk menyiapkan waktu bertemu langsung masyarakat secara informal dan menampung semua keluhan masukan dan kritik untuk perbaikan," ujarnya.
Dia menjelaskan banyak warga memberikan masukan dan saran melalui kegiatan tersebut.
Bahkan, kata Indarto, lebih banyak aspirasi warga yang diterima dalam kegiatan "Jumat Curhat" daripada yang masuk ke WhatsApp mikik Polres dan Polda.
"Sampai minggu lalu sudah ada 29.414 jumat curhat yang sudah kami kategorisasikan, mulai yang remeh-remeh misalnya ada motor breng-breng sampai mengeluh kegiatan tetangga setiap malam. Ini ditindaklanjuti dengan cepat, ternyata efeknya bagus," tuturnya.
Dalam acara diskusi itu, hadir juga eks Kabareskrim Komjen (purn) Susno Duadji. (Tan/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Mengetatkan Penggunaan Pelat Nomor Khusus, Simak Nih!
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga