jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyasar wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Lembaga antirasuah itu sedang melaksanakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) 2019 atas sistem pencegahan korupsi terintegrasi di provinsi yang beribu kota di Tanjungpinang tersebut.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kegiatan monitoring dan evaluasi di Kepri itu telah berlangsung sejak Senin lalu (25/3). Hasilnya, ada KPK menemukan tiga persoalan di Provinsi Kepri.
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari Kasus Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama
"Hingga hari ketiga di Provinsi Kepulauan Riau, KPK menemukan banyak hal dari hasil koordinasi dengan berbagai instansi di provinsi, kabupaten dan kota di sana," ucap Febri kepada JPNN, Rabu (27/3).
Beberapa hal yang menjadi fokus KPK dalam Korsupgah 2019 adalah semua sektor pelayanan publik. Antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam dan BUMD.
BACA JUGA: Jaksa KPK Pengin Irwandi Yusuf Dihukum 10 Tahun Penjara
Dari kegiatan itu KPK menemukan 3 BUMD tidak berkontribusi terhadad pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, laporan keuangan perusahaan daerah tersebut tidak teraudit sejak 2013 meski pemda masih melakukan penyertaan modal.
Selain itu, ada 27 kendaraan yang dipinjam-pakaikan ke yayasan dan LSM. Sementara 19 unit kendaraan masih dikuasai oleh eks pejabat.
BACA JUGA: Menteri Agama Siap Hadapi Penyidik KPK
Temuan lainnya adalah proses penyelesaian sertifikasi tanah-tanah pemda sedang. Dari 10,96 juta m2 tanah pemda di Kepri, banyak yang belum besertifikat.
"Tanah yang telah besertifikat 5,1 juta m2, sedangkan yang belum besertifikat 4,95 m2. Untuk penyelesaian hal ini, Pemprov Kepri sudah melakukan kerja sama dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepri dengan target penyelesaian 2020," jelas Febri.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahasiswa Desak KPK Kembangkan Kasus Suap Komisi V DPR
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam