Kedatangan ratusan mahasiswa ke kantor KPK, tak lain untuk membeberkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli yang mencapai Rp 41 M, oknum staf Pemda yang mencapai Rp 2 M dan anggota DPRD setempat yang mencapai 21.000 USD
Begitu tiba di kantor KPK sekitar pukul 12.40 Wita, massa pun berorasi di depan kantor KPK Tak jauh berbeda dengan aksi-aksi di daerah, aksi di Jakarta pun tetap tidak luput dari pengawalan polisi
BACA JUGA: KNPI Kehilangan Jati Diri
Tapi, sebelum menuju KPK, ratusan massa ini terlebih dahulu menggelar aksinya di Bundaran HI.Koordinator lapangan (Korlap) Heriman saat berorasi di depan kantor KPK menjelaskan, pemekaran wilayah ternyata tidak selamanya berdampak positif bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan benar
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) misalnya
BACA JUGA: MK Minta DPR Hadirkan Saksi Ahli Baru
Kabupaten di bawah kendali KH Zulkifli Muhadli baru berusia tiga tahunBACA JUGA: KPK Tetapkan 9 Tersangka
Bahkan, kata dia, tak segan-segan posisi kepala daerah dimanfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sebanyak mungkin.Heriman yang juga Koordinator Institut Transparansi Kebijakan (ITK) Jakarta mengkalkulasikan selama tiga tahun pemerintahan KH Zulkifli Muhadli diduga terjadi penyimpangan keuangan negara mencapai Rp 41 miliar lebih.
''Bukti-bukti penyimpangan itu sudah kita serahkan ke aparat hukum termasuk KPK,'' katanya pada Lombok Post di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (15/10).
Ketua Gemas Peduli KSB, Ustad Nasrum menilai APBD KSB bukan saja bocor, tapi sudah bobol tiap tahunnya''Kami sengaja datang ke Jakarta, karena berharap hanya KPK yang bisa menuntaskan korupsi di KSB,'' tegas Ustad Nasrum yang baru dua hari berada di Jakarta.
Malah menurutnya, kebijakan bupati KSB yang melahirkan Perda nomor 3Y/2008 tentang dana pengikatan sebesar Rp700 M yang diberlakukan itu, telah melampui batasMeski Mendagri telah menganjurkan Perda tersebut dibatalkan, namun Bupati KH Zulkifli Muhadli tetap saja mempertahankannya''Ada sesuatu yang aneh dengan nilai Rp 700 M itu, sehingga pak bupati tetap ngotot menjalankan Perda itu,'' ungkapnya.
Dugaan penyimpangan lain yang mengatasnamakan bupati, juga terjadi dalam sektor pendidikanBetapa tidak, secara gamblang bupati KSB menyalurkan dana APBD sebesar Rp 2 M tiap tahun ke Universitas Cordova di Taliwang, KSB''Pendidikan gratis yang dicanangkan di KSB ternyata disalahgunakan, bupati KSB yang memiliki Universitas Cordova dan sekaligus menjadi rektornya wajib mendapat dana dari APBD sebesar Rp 2 M tiap tahunnya,'' bebernya.
Aksi damai yang digelar Gemas Peduli KSB itu melibatkan Kesatuan Aksi Mahasiswa NTB Jakarta (KMNTB), Kesatuan Aksi Mahasiswa Bima Jakarta (KMBJ) dan Institut Trasparansi Kebijakan (ITK)Selain menuntut KPK untuk segera menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan bupati KSB, juga menuntut agar KPK segera menetapkan Wali Kota Bima sebagai tersangka.(sid/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Ada Formasi Bagi CPNS Baru
Redaktur : Tim Redaksi