JAKARTA — Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Menku merasa hal itu perlu dulakukan lantaran pada tahun 2009 lalu dari 502 Pemda hanya 14 saja yang mendapat predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Pengelolaan keuangan yang dikelola Pemda itu harus diawasi stake holders dan masyarakat di daerah
BACA JUGA: Ditolak Kemlu, Greenpeace Datangi DPR
Tahun 2011 nanti, kami telah memberikan arahan-arahan dan kebijakan yang lebih memadaiSebagai bendahara negara, kata Agus, Kemenkeu akan terus meminta laporan keuangan pemerintah daerah
BACA JUGA: Tak Ada Anggaran Baju Kepresidenan
Selain itu, anggaran di APBD harus difokuskan pada infrastruktur dan bukan pada belanja pegawai saja."Kita minta awasi penggunaan anggaran di daerah
BACA JUGA: Isu Suap Rp25 M Bayangi Putusan MK
Anggarannya kita minta jangan terlalu besar diarahkan pada biaya aparatur tapi lebih diarahkan pada infrastruktur," tegas Menkeu.Apalagi, katanya, Kemenkeu juga terus berusaha agar transfer dana ke daerah bisa dilakukan secara tepat baik dalam hal jumlah maupun waktuHarapannya, agar penyerapan di daerah dapat berjalan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
"Di daerah itu ada tiga transfer (DAU, DBH dan DAK)Ketiga-tiganya itu kita transfer dengan baik dan cepatKita berikan penekanan agar serapan ketiga anggaran ini harus lebih baik dalam pengelolaan alokasi anggarannyaApalagi nilai transaksi di daerah itu kami hitung di atas 64 persen (dari APBN)Sisanya baru di pusat," kata Agus.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperintah Mangkir ke Komnas HAM
Redaktur : Tim Redaksi