jpnn.com - Partisipasi minimum dalam sidang penutupan paripurna DPR-RI, membuat rakyat ragu untuk kembali memilih caleg petahana. Pasalnya, mereka telah terbukti tidak menjalankan tugas.
Seperti diberitakan berbagai media online, hanya 299 orang yang hadir dari jumlah 560 anggota DPR RI. Hal ini menunjukan lemahnya komitment para anggota DPR terhadap kelembagaan Legeslatif.
BACA JUGA: Ketua DPR: Dua Capres Sudah Jadi Korban Fitnah, Setop Kampanye Hitam
Ditengah menurunya komitmen para anggota DPR RI, lahir gerakan #PecatDPR yang diinisiasi oleh Abi Rekso, yang kerap menyuarakan satirnya melalui akun tweeter @abirekso.
Abi Rekso menjelaskan, bahwa ini menjadi problem dalam kualitas demokrasi kita. Dirinya tidak ingin menuding-nuding anggota DPR yang malas, ataupun dari partai mana. Problem ini ada diseluruh partai politik yang kini duduk di Parlemen.
BACA JUGA: OPM Ajak Perang, DPR: Panglima Harus Bersikap Tegas
"Saya berdiskusi dengan teman-teman di daerah, di Sumut, di Jabar, di Sulsel, juga di Jatim. Mereka memiliki kekecewaan yang serupa. Merasa aspirasinya tidak diperjuangkan dengan gigih di Senayan. Saya menangkap mereka memiliki fungsi kontrol yang langsung terhadap anggota DPR yang dipilihnya" papar Abi Rekso.
Gerakan #PecatDPR menimbulkan satu pertanyaan publik apa yang menjadi dasar konkrit dan analisis objektiv lahirnya gerakan ini.
BACA JUGA: DPR: Masyarakat Anggap Pilpres Lebih Penting Dibanding Pileg
Seraya pertanyaan itu Abi Rekso selaku inisiator menjelaskan dengan runut. Dirinya tidak sedang menyuarakan pandangan pribadinya. Gerakan ini lahir karena dua faktor utama.
Pertama, faktor pandangan kekecewaan masyarakat di beberapa daerah yang ditemuinya. Kedua, problem analisis yang selama ini direkomendasikan oleh lembaga-lembaga kredibel seperti Perludem, ICW dan Formappi.
"Penting bagi kita, tetap mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik. Atas pandangan-pandangan ketiga lembaga tersebut kita semakin kuat mendorong gerakan #PecatDPR. Artinya mendorong publik untuk tidak lagi memilih anggota DPR dari jajaran kabupaten hingga nasional, yang terjerat kasus korupsi, minim komitment legeslasi, serta tidak menjadi artikulator kepentingan pemilihnya," tambah Abi Rekso.
Abi Rekso menyakini bahwa Perludem, ICW dan Formappi adalah salah satu lembaga dari sekian banyak yang tidak memiliki kepentingan atas suksesi elektoral Capres, Parpol atau Caleg. Sebagai inisiator gerakan #PecatDPR dirinya berorientasi kualitas DPR yang lebih optimal. Dan masyarakat sebagai pemilih lebih sadar untuk menhindari oknum-oknum caleg yang tidak kredibel. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Apa Dasar Hukum Wiranto Memidana Penganjur Golput?
Redaktur & Reporter : Adil