Gerinda Tidak Rela Dianggap Tukang Stempel

Senin, 02 November 2015 – 20:07 WIB
Heri Gunawan. FOTO: DOK.DPR.GO.ID

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI, Heri Gunawan mengatakan fraksinya memberikan persetujuan terhadap RAPBN 2016 untuk menjadi APBN 2016 setelah menyetujui tiga hal penting dalam RAPBN 2016.

“Pertama, pemerintah menahan dana penyertaan modal negara (PMN) di BUMN, kedua memaksimalkan penyaluran dana desa dan ketiga fokus menanggulangi asap dengan prioritas pengadaan pesawat bom air. Karena pemerintah berikan komitmen tersebut, Fraksi Gerindra baru memberikan persetujuan," kata Heri Gunawan, Senin (2/11).

BACA JUGA: Ini Saran Siti Zuhro untuk RJ Lino dan Rizal Ramli

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini, APBN harus dipersiapkan sebagai jalan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Karena itu, APBN harus disusun dengan teliti, transparan dan mengedepankan kehati-hatian (prudent).

“Fraksi Gerindra sudah sangat kritis menyikapi defisit sebesar 2,15 persen PDB yang harus ditutup dengan hutang dan struktur penerimaan yang kurang realistis terutama dari pajak yang pada 2015 ini masih di bawah 50 persen,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kemenhub Menandatangani Kontrak Pembangunan 39 Unit Kapal Perintis

Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini juga mengkritisi struktur belanja yang sebagaian besar digunakan untuk pembayaran bunga hutang dan hal-hal yang bersifat rutin, serta keberpihakan yang belum optimal pada pembangunan ekonomi rakyat  secara langsung, termasuk soal pertumbuhan UKM dan IKM dan infrastruktur.

“Sebagai wakil rakyat, harus bersikap kritis agar DPR tidak dipandang sebagai tukang stempel saja," tegasnya.

BACA JUGA: Kebanyakan, Anggota Polri Bunuh Diri karena Stres

Meski DPR sudah memberikan persetujuan terhadap APBN 2016, tapi menurut Heri Fraksi Gerindra akan tetap kritis mengawasinya.

“Tujuan agar APBN ini sebesar-besarnya untuk pembangunan ekonomi yang berdampak langsung kepada rakyat Indonesia,” katanya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usulan Rp 16 Miliar untuk Pengangkatan Honorer K2 Tidak Masuk di APBN 2016


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler