jpnn.com - JAKARTA - Salah satu opsi langkah politik kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie menyikapi keluarnya surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly adalah mendorong Anggota Fraksi Golkar DPR menggunakan hak angket.
Ditemui di gedung parlemen, anggota Fraksi Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, memberi sinyal bahwa partainya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung bila memang hak angket digulirkan atas keputusan Menkumham. Apalagi Fadli menyatakan menteri yang juga kader PDI Perjuangan itu telah melakukan abuse of power.
BACA JUGA: Soal Golkar, Anak Buah Prabowo Tuding Pemerintah Otoriter
"Ya kalau itu kan hak anggota. Siapapun berhak. Anggota dari partai manapun berhak. Saya kira silakan saja (gulirkan), nanti akan ada proses, ada prosedurnya. Kita jangan men-sakralkan hak interpelasi, hak angket. Menurut saya hak ini harus digunakan semaksimal mungkin, itu biasa saja," katanya, Rabu (11/3).
Terkait sikap KMP sendiri menyikapi babak baru konflik Golkar usai masuknya Menkumham dalam pusaran konflik, Fadli mengatakan para elite KMP nanti malam akan menggelar rapat.
BACA JUGA: Istana pun Tak Tahu Jadwal Eksekusi Duo Bali Nine cs
"Kita akan rapat malam ini. Ini pertemuan rutin, membicarakan banyak hal termasuk itu juga (Golkar)," jelasnya.
Meski ada dorongan dari para ketua-ketua DPD I dan II Golkar daerah agar kadernya di DPR menggunakan hak angket atas keputusan Menkumham, hingga saat ini belum ada sikap resmi dari fraksi Golkar DPR menyikapi hal tersebut. Apakah mereka berani menggunakan haknya atau tidak. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Sttt...yang ini Bukan Kebijakan Ibu Susi, Kapal Nelayan Dibakar di Perairan
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Cabut, Hak Angket Masih Kuat
Redaktur : Tim Redaksi