jpnn.com - JAKARTA - Politisi senior Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mendesak Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho agar segera meneruskan keputusan Paripurna DPRD Karo tentang pemakzulan Bupati Karo Kena Ukur Surbakti ke kemendagri.
Martin mengatakan, pemakzulan bupati Karo yang sudah melewati tahapan di Mahkamah Agung (MA) merupakan sebuah proses hukum, bukan semata-mata proses politik.
BACA JUGA: Karo Harus Gunakan APBD 2013
"Karena itu, tidak sepatutnya gubernur memperlama proses hukum ini. Sebab jika berlarut-larut, masyarakat Karo yang dirugikan karena pelayanan publik tidak berjalan," ujar Martin Hutabarat JPNN kemarin.
Seperti diketahui, tahapan pelengseran hingga kini belum tuntas, dimana keputusan Paripurna DPRD Karo yang mendasarkan pada putusan MA, masih mandeg di Kantor Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Gerindra sendiri merupakan salah satu partai pengusung pasangan Kena Ukur-Terkelin Brahmana saat pilkada Karo.
BACA JUGA: Ombudsman Endus Kecurangan Seleksi CPNS
Martin yang juga anggota Komisi III DPR ini juga meminta para pimpinan DPRD Karo untuk secara proaktif meminta gubernur cepat memproses tahapan pamakzulan itu.
"Kawan-kawan di DPRD Karo juga jangan diam saja. Harus berani bilang ke gubernur, agar jangan ditahan berlama-lama proses itu," cetus vokalis di komisi hukum DPR itu. (sam/jpnn)
BACA JUGA: Penumpang Garuda di Banjarmasin Desak Turun dari Pesawat
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNNP: Ketua DPRD Ternate Takut Tes Urine
Redaktur : Tim Redaksi