Gerindra Ditawari Menteri, PDIP Tak Mau Intervensi

Sabtu, 05 Maret 2011 – 15:15 WIB

JAKARTA - Gerindra disebut-sebut bakal masuk koalisi dan mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IIPartner Gerindra yang selama ini berada di kubu oposisi, PDI Perjuangan (PDIP) tak mempersoalkan jika Gerindra bergabung ke koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono

BACA JUGA: Join Verifikasi, 9 Parpol Tukaran Kader



Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, menegaskan, pihaknya tidak ingin ikut terlibat rumah tangga partai lain maupun koalisinya sekalipun PDIP-Gerindra pernah sama-sama mengusung pasangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009 lalu
Jika akhirnya anak buah Prabowo bergabung ke koalisi dan punya menteri di KIB II, maka hal itu adalah hak sepenuhnya Gerindra.

"Itu hak politik Gerindra

BACA JUGA: PKS Makin Siap jadi Oposisi

Tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan
Tidak etis bagi kami jika ikut melibatkan diri berkomentar," ujar Tjahjo melalui layanan pesan singkat Blackberry Messenger (BBM), Sabtu (5/3).

Diungkapkannya, beberapa waktu wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon sudah menjelaskan posisi politik Gerindra kepada PDI Perjuangan.  Fadli Zon diterima langsung oleh Megawati dan Tjahjo Kumolo.  "Fadli hanya menjelaskan mengapa Gerindra menolak usulan angket pajak," beber Tjahjo seraya menambahkan, PDIP tak ikut campur terhadap keputusan politik Gerindra.

Pengganti Pramono Anung di posisi Sekjen PDIP itu justru mengkritik pemerintah

BACA JUGA: Gerindra Dijatah Menteri Pertanian

Sebab, seharusnya pemerintah dan koalisinya fokus pada optimalisasi kebijakan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat

"Jadi tidak fokus pada masalah koalisinya yang bagi-bagi kekuasaanKasihan rakyat negeri ini," kritik Tjahjo

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, PDIP Perjuangan tetap pada posisi politik untuk konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyimpang dari Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya"Dan garis politik PDI Perjuangan jelas, kebijakan pemerintah harus pro rakyat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Siap Tangkap Politisi Demokrat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler