jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat suara mengenai salah satu program unggulan yang diusung oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia dan Dana Abadi Pesantren.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan program KIS saat ini sudah mencakup sebagian besar lansia yang tidak mampu, terutama yang tidak memiliki dukungan keluarga. Oleh karena itu, menurut Isa, program yang sudah berjalan saat ini dianggap sudah memadai.
BACA JUGA: Data Kemenkeu: Ide Gibran soal KIS & Dana Pesantren Bukan Hal Baru
"KIS untuk lansia sebetulnya sebagian besar lansia kalau tidak dalam keluarga mampu sudah terkover," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (25/10).
Isa menjelaskan lansia yang berasal dari keluarga tidak mampu telah terdaftar dalam data program Keluarga Harapan (PKH) atau yang dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka sudah secara otomatis menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan.
BACA JUGA: Kolaborasi Program Kemenkeu Satu Berdayakan UMKM di Daerah Ini Lewat berbagai Kegiatan
"Kalau kemudian nanti ada yang masih belum terkover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan kita (pemerintah) lakukan. Tetapi seharusnya, sih, kami cukup dengan program yang ada sekarang ini (KIS)," tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan semua pihak untuk merujuk kepada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Menurutnya, program Dana Abadi Pesantren dan KIS yang juga ditujukan untuk lansia sudah termasuk dalam APBN tersebut.
BACA JUGA: Kemenkeu & Kemendag Terbitkan Aturan untuk Lindungi UMKM
"Dilihat saja APBN 2024, kan, sudah diketok, ya. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," kata Sri Mulyani.
Dia mengumpamakan anggaran perlinsos di 2024 sekitar Rp 487 triliun.
"Jadi, nanti program seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana abadi yang sekarang ini," tambahnya.
Berkaitan dengan Dana Abadi Pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto, menjelaskan program ini merupakan bagian integral dari dana abadi yang saat ini mencapai Rp 106,1 triliun.
Total dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah sekitar Rp 134,1 triliun. Untuk pesantren, anggaran tahun ini dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.
"Pengelolaan programnya sendiri dikelola oleh Kementerian Agama, yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi-seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain," jelasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan beberapa program unggulannya jika terpilih, termasuk Dana Abadi Pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Selain itu, Gibran juga berjanji akan memperkenalkan kredit startup untuk generasi milenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, dan kartu sehat anak untuk pencegahan stunting. (Tan/JPNN)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Instansi Ini Tukin PPPK Menggiurkan, Bandingan dengan Gapok, Bukan Kemenkeu
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga