jpnn.com, BALI - Meski sudah dianulir alias dibatalkan, keputusan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi membebaskan pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid Abu Bakar Ba’asyir (ABB) atau Ustaz Abu Bakar Baasyir masih terus menuai respons.
Setelah sebelumnya aktivis Bali I Gusti Ngurah Komang Karyadi menilai pembebasan ABB sebagai keputusan yang kebablasan, kini giliran DPRD Bali merespon soal keputusan presiden membebaskan pendiri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, itu.
BACA JUGA: Berita Terbaru Seputar Upaya Pembebasan Abu Bakar Baasyir
Seperti ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya.
Saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bali, politikus PDI Perjuangan Dapil Badung, ini menilai ABB tak layak untuk bebas.
BACA JUGA: Kepala BNPT Sebut Ustaz Baasyir Hardcore dan Tolak Deradikalisasi
“Menurut saya tidak layak apapun alasannya,” tandas Tama Tenaya, Kamis (24/1).
Menurut Tama Tenaya, ketidak layakan pembebasan ABB itu, pertama selain tidak mau menandatangani bebas bersyarat yang dimaksud presiden. Kedua, kalau tahanan teroris dibebaskan, maka menurutnya akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum.
BACA JUGA: Moeldoko Sebut Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir Pernyataan Sepihak Yusril
“Nanti kalau itu dilakukan tahanan yang lain akan banyak mengajukan grasi atau pembebasan.
Yang paling tepat, hukum tetap ditegakkan, namun hak-hak tahanan sebagai kemanusiaan juga harus tetap dijamin oleh pemerintah,” tutupnya.(rb/pra/ara/mus/JPR)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TKN Yakin Banget Pak Jokowi Berhati-hati soal Ustaz Baasyir
Redaktur & Reporter : Friederich