Giliran Pegawai Pengadilan Pajak Dirotasi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampaknya benar-benar ingin menumpahkan kekesalannya pada sistem di pengadilan pajak, yang diyakini menjadi pintu masuk kasus penggelapan pajak ala Gayus TambunanKarena tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke akses pengadilan, Sri Mulyani pun merombak seluruh sistem administrasi kepegawaian di kantor pengadilan pajak yang masih menjadi kewenangannya.

Selain memutasi seluruh satpam dan memasang CCTV di seluruh sudut ruangan pengadilan pajak yang berada di lantai 9 dan 10 Gedung Supomo area Kementerian Keuangan itu, Sri juga berencana untuk melakukan rotasi besar-besaran seluruh pegawai yang bekerja di pengadilan pajak dan menggantinya dengan orang-orang baru

BACA JUGA: Uang Pelicin Casnawi Tak Sampai ke Jaksa

Hal ini dibenarkan oleh Inspektorat Jenderal Hekinus Manao, kepada wartawan, Kamis (15/4), saat ditemui di DPR RI, Jakarta.

"Memang iya, ada rencana untuk ituTapi nanti tidak sekaligus

BACA JUGA: DPD Wajib Respon Konflik Hukum di Daerah

Kerepotan kita nanti kerjanya, kalau sekaligusTapi itu memang sudah direncanakan

BACA JUGA: Satpol PP Jaga Gedung Pemda Saja

Jumlahnya saya tidak tahu, tapi pegawai di sana memang akan kita mutasi," kata Hekinus.

Sebagaimana harapan Menkeu, mutasi dan rotasi yang dilakukan pada pegawai pengadilan pajak diharapkan dapat menciptakan suatu sistem kerja dan kinerja yang baruSaat ditanyakan kemana nantinya para pegawai pengadilan pajak akan dimutasi, Hekinus mengatakan masih di seputaran lingkup kerja Kemenkeu"Ya, bisa saja disekitar Kemenkeu juga, karena mereka masih pegawaiTapi tidak di situ lagi," katanya.

Hekinus mengatakan, reformasi total memang tengah dilakukan saat ini di Kemenkeu, terutama untuk melakukan evaluasi internalTermasuk dengan sinergisitas kerja antara Irjen dan KITSDASolusi ke depan yang akan diawasi, katanya pula, adalah titik rawan penyebab terjadinya penyelewengan jabatan seperti yang dilakukan Gayus Tambunan.

"Seperti UU, kita akan atur ulangSelama ini kan UU mengatur bahwa berkas wajib pajak sifatnya rahasiaIrjen saja tidak bisa masukSekarang ini UU itu sedang dievaluasi, sedang digodokDraftnya sudah selesai, sedang dibahas oleh Biro HukumSemingggu lagi kira-kira selesai," kata Hekinus.

Dengan adanya draft baru tersebut, kata Hekinus, nantinya Menkeu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekening pejabat, termasuk rekening keluarga pejabat yang dicurigai"Tapi nanti ada kriterianyaYang penting landasan hukumnya dulu dibuatKarena selama ini tidak bisa melihat rekening WP," katanya.

Perihal pemeriksaan terhadap rekening keluarga pejabat Kemenkeu, kata Hekinus, memang menjadi poin penting dalam draft ini nantinyaKarena belajar pada kasus Bahasjim Assifie, justru jumlah uang yang mencurigakan tersebut tidak berada di rekening yang bersangkutan, melainkan di rekening anak, istri dan keluarganya"Nantinya dengan aturan draft baru hasil revisi, Menkeu punya kewenangan untuk mengujinya (rekening)," katanya(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 12 Titik Rawan di Ditjen Pajak dan DJBC