Gizjeling Jangan Hanya Wacana

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk memperlancar penagihan kewajiban para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan menerapkan paksa badan atau gizjeling masih diragukanPasalnya, rencana tersebut juga pernah digulirkan beberapa tahun lalu.
    ”Bagus saja (rencana paksa badan)

BACA JUGA: Polisi Bidik Rizal Ramli

Tapi lebih bagus lagi kalau dilaksanakan,” kata Denny Indrayana, Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada JogjakartaMenurut dia, rencana yang sama pernah diungkapkan pemerintah sekitar tiga tahun lalu

BACA JUGA: Kejagung Hitung Aset David Nusa

”Sampai sekarang mana faktanya,” imbuhnya.
    Denny mengungkapkan, gizjeling merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk memaksa pembayaran kewajiban dari para obligor nonkooperatifNamun dia menyayangkan kalau hal itu hanya menjadi wacana pemerintah

BACA JUGA: PN Denpasar Lampaui Kewenangan

”Publik bisa mulai hilang kepercayaan karena (rencana paksa badan) sudah terlalu lama disebut,” tegasnya.
    Seperti diketahui, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Kapolri tengah merumuskan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang paksa badan atau gijzeling terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tak kooperatifLangkah ini dilakukan untuk memperlancar penagihan kewajiban obligor yang ditangani Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Departemen Keuangan.    SKB tersebut ditarget selesai bulan depan.
    Total ada 24 obligor yang akan ditagih kewajibannyaMereka ditangani Depkeu, Polri, dan Kejagung masing-masing delapan obligorDelapan obligor yang ditangani Depkeu saat ini dengan tagihan senilai Rp 2,297 triliun sudah masuk ke mekanisme PUPNSedangkan delapan obligor limpahan dari Polri masih akan diputuskan versi tagihan yang berbeda antara pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Sedangkan delapan obligor limpahan dari Kejaksaan Agung, masih baru akan dihitung jumlah tagihannya.
     Delapan obligor yang sejak awal ditangani Depkeu adalah James dan James dan Adisaputra Januardy (Bank Namura Internusa), Atang Latief (Bank Indonesia Raya), dan Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian)Lalu, Oemar Puttiray (Bank Tamara), Lidia Mochtar (Bank Tamara), Marimutu Sinivasan (Bank Putra Multi Karsa) dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Bank Istimarat).
        Lalu, yang semula ditangani Polri adalah Bank Metropolitan (Santoso Sumali); Bank Putra Surya Perkasa (Trijono Gondokusumo); Bank Namura (Baringin Panggabean dan Joseph Januardy); Bank Intan (Fadel Muhamad), dan Bank Bahari (Santoso Sumali)Lalu, Bank Tata (Henky Wijaya); Bank Umum Servitia (David Nusa Wijaya dan Tarunodjojo); serta Bank Aken yang dimiliki I Made Sudiarta dan I Gde Darmawan
        Sedangkan yang semual ditangani Kejaksaan Agung adalah Bank ASPAC dengan pemegang saham Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono; Bank DEKA (Dewanto Kurniawan, Royanto Kurniawan, Leo Polisa, dan Rasjim Wiraatmadja); serta Bank Central Dagang (Hindarto Tantular dan Anton Tantular)Juga, Bank Centris (Andri Tedjadharma, Prasetyo Utomo, dan Paul B Silalahi), Bank Orient yang dimiliki Kwan Benny Ahadi; Bank Dewa Rutji (Syamsul Nursalim), Bank Arya Panduartha (Kaharudin Ongko), dan Bank Dharmala (Sujanto Gondokusumo).
     Terpisah, Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dradjad HWibowo mengatakan, pilihan pemerintah untuk menerapkan paksa badan lewat SKB adalah bukti bahwa pemerintah tidak tegas”Pemerintah hanya berusaha menyelesaikan kasus itu secara administratifIni sangat melukai masyarakat miskin,” ujar Drajad.
    Manta sekretaris Panja BLBI DPR itu menilai, para obligor yang akan ditagih oleh Depkeu telah berkali-kali diuntungkan oleh pemerintah”Misalnya, nilai asetnya, kalau disita, lebih rendah daripada utang yang harus dibayarnya,” kata politisi PAN itu. (fal/eri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pulang LN, Masuk Cipinang