jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Ratusan massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara berunjuk rasa di Taman Riyadah, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (19/7) sore.
Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membasmi wabah koruptor di Aceh.
BACA JUGA: Hari Ini KPK Garap Dirut PLN sebagai Saksi Kasus Suap
Terutama indikasi korupsi dalam penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Siapapun yang terlibat harus dihukum.
Desakan itu disampaikan dalam aksi damai ratusan massa yang tergabung bersama Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Kamis (19/7).
BACA JUGA: Sektor Pertanian Jadi Perhatian KPK dan Istana
Aksi damai ini untuk mendukung tugas KPK mengusut tuntas para pelaku korupsi di Aceh dari level kepala daerah hingga level bawah.
Massa aksi tak hanya laki-laki, belasan perempuan bercadar turut pula menyampaikan aspirasinya.
BACA JUGA: 3 Dinyatakan jadi Tersangka Kasus Suap Proyek RS Labuhanbatu
Sebelum aksi digelar massa berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe, usai melaksanakan salat Zuhur. Kemudian, pada pukul 14.30 WIB, mereka bergerak ke Simpang Bank Indonesia Lhokseumawe, tepatnya di depan Taman Riyadah dan menyampaikan orasi.
Pendemo membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan,“KPK Segera Buka Kantor Khusus Untuk Aceh, KPK Basmi Wabah Koruptor di Aceh, Tangkap Koruptor di seluruh Aceh serta sejumlah poster lainnya dalam bentuk dukungan kepada KPK.
Tampak hadir dalam aksi itu, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Tgk. Muslim At Thahiri, dan Koordinator Aksi GMAK, T. Khairul Rijal. Aparat Kepolisian dari Mapolres Lhokseumawe, turut mengawal dengan ketat jalannya aksi.
“Jangan ada kelompok tertentu di Aceh dengan mengataskan namakan masyarakat Aceh untuk membela pelaku tindak korupsi,”tegas Koordinator Aksi GMAK, T. Khairul Rijal, dalam orasinya dihadapan ratusan massa.
Pihaknya mendesak KPK untuk segera membuka kantor khusus di Aceh, agar bisa langsung mengawasi pengelolaan anggaran di Pemerintahan Aceh. Khususnya, menyangkut dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), yang telah dikucurkan Pemerintah Pusat pasca perdamaian Aceh.
Apalagi, sudah triliunan rupiah lebih DOKA diberikan untuk Aceh, tapi kita rakyat Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akibat pengelolaan dana tersebut tidak maksimal dan lebih kepada kepentingan pribadi, ketimbang untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kasus indikasi korupsi yang terjadi di Aceh saat ini sangat memalukan dan menjatuhkan marwah Aceh. Karena dugaan korupsi itu dari level kepala daerah di Aceh. seharusnya pemimpin itu menunjukan sikap teladan dan contoh baik kepada rakyat atau masyarakat,” tegasnya. (arm/mai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mensos Idrus Marham Siap Ladeni Panggilan KPK
Redaktur & Reporter : Budi