jpnn.com - TERNATE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Maluku Utara (Malut) dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi total seluruh kader hingga ke tingkat kecamatan. Langkah cepat yang diambil Ketua DPD Golkar Malut Ahmad Hidayat Mus (AHM) itu, dikarenakan hasil pilkada serentak di Malut di delapan kabupaten kota jauh dari target pemenangan, yakni 71 persen.
Dari hasil sementara pilkada serentak di Malut, partai berlambang pohon beringin itu hanya menang di tiga daerah, yakni Kabupaten Pulau Taliabu dengan pasangan calon (paslon) Aliong Mus-Ramli, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) lewat paslon Frans Manery-Muhlis Tapi-tapi, dan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), yakni paslon Rudy Erawan-Muh. Din. Sementara lima kabupaten lainnya dimenangkan partai politik lain.
BACA JUGA: Protes Keterlibatan TNI di Pilkada Kepri, Kubu SAH Gelar Aksi di KPUD
Hasil buruk yang dialami Partai Golkar Malut itu merupakan efek dari dualisme kepengurusan di DPP sehingga berpengaruh tehadap kerja-kerja kader di lapangan. Karena itu, kader Partai Golkar yang dianggap berseberangan, tidak loyal akan diberhentikan secara permanen alias pecat. Hal ini ditegaskan juru bicara (Jubir) Partai Golkar Malut, Syawal Damapoli, kepada Malut Post (Grup JPNN.com) kemarin (17/12).
Dia mengatakan salah satu kader yang telah dipecat adalah Ketua DPD I Partai Golkar Kabupaten Haltim, Anjas Taher. Sebab, Anjas Taher sebagai kader Golkar, memilih bertarung melaui jalur independent, melawan paslon Rudy Erawan-Muh. Din yang mendapat dukungan dari Partai Golkar.
BACA JUGA: MA Belum Terima Memori Kasasi Pilkada Fakfak
“Tidak menutup kemungkinan kader-kader Golkar lain yang dianggap tidak loyal bakal dipecat lagi,” tandas Syawal.
Namun Syawal sendiri belum mau berspekulasi siapa saja yang bakal didepak dari Partai Golkar.
BACA JUGA: Demokrat Minta 5 Pilkada yang Tertunda Tetap Digelar Tahun Ini
“Energi kita habis dalam perdebatan dualisme kepengurusan ini (Partai Golkar), konsekuensinya yaitu Golkar tidak lagi solid. Makanya kita akan evaluasi. Ini juga untuk kepentingan Partai pada pilkada ke depan, terutama yang paling dekat yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) Malut tahun 2017 mendatang,” kata Syawal.(tr-02/wat/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Pilkada Susulan di Lima Daerah Boleh 2016 tanpa Perppu
Redaktur : Tim Redaksi