jpnn.com - BATAM - Ratusan saksi dan simpatisan pasangan calon nomor urut dua, H.M Soerya Respationo dan H Ansar Ahmad (SAH), menggelar aksi simpatik di depan kantor KPUD Batam, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (17/12).
Dalam surat elektronik yang dikirimkan sesaat tadi disebutkan bahwa aksi dilakukan untuk menolak campur tangan aparat TNI AD dalam Pilkada Kepri. Pasalnya diduga aparat TNI AD sudah tersebar di KPUD, hingga lokasi pleno penghitungan suara.
BACA JUGA: MA Belum Terima Memori Kasasi Pilkada Fakfak
"Kami hadir ditempat ini bukan hanya untuk mengawal hasil perhitungan suara dari kecurangan, tetapi juga secara tegas menolak sekaligus menyampaikan penolakan kami terhadap campur tangan TNI AD dalam pilkada Kepri," ungkap koordinator aksi, Partogi.
Kata dia, rata-rata dari massa aksi merupakan saksi-saksi dalam Pilkada Kepri yang berlangsung 9 Desember lalu. Mereka ingin menyampaikan penolakan mereka terhadap berbagai bentuk intimidasi yang dialami, baik sebelum pencoblosan berlangsung maupun saat pencoblosan.
BACA JUGA: Demokrat Minta 5 Pilkada yang Tertunda Tetap Digelar Tahun Ini
"Banyak saksi partai yang hadir, banyak dari mereka yang terintimidasi, dan masyarakat juga resah, sebab TNI AD putar-putar patroli pakai senjata panjang, kemudian jaga TPS pun dengan laras panjang," terang Partogi.
"Padahal kemarin-kemarin Batam baik baik saja kok, inikan tugas polisi bukan tugas TNI itu lihat di dalam KPU ada konsentrasi TNI AD dengan laras panjang," sambung dia.
BACA JUGA: DPR: Pilkada Susulan di Lima Daerah Boleh 2016 tanpa Perppu
Sebelumnya DPP PDI Perjuangan, Partai pendukung pasangan SAH melalui Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA), Sirra Prayuna, menyatakan menemukan berbagai rangkaian peristiwa keterlibatan oknum anggota TNI dalam politik praktis di Pilkada serentak yang patut diduga secara struktural/komando untuk mengkondisikan kepentingan tertentu, seperti terjadi di Kepulauan Riau (Kepri).
PDIP sendiri secara resmi telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu RI beserta bukti dan korban intimidasi TNI AD untuk didengarkan kesakasiannya langsung di Bawaslu. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan agar prajurit
Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak melakukanpolitik praktis.
"Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12). (sam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berkas Kasasi Pilkada Kalteng Baru Masuk MA Kamis Pagi
Redaktur : Tim Redaksi