JAKARTA - Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Firman Subagyo, menilai keputusan Sidang Paripurna DPR, Kamis (29/7) yang menetapkan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2015 menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR tidak sensitif dalam menangkap aspirasi masyarakatMenurut Firman, untuk posisi sekaliber Gubernur BI, seharusnya tidak ditempati orang bermasalah
BACA JUGA: Tunjangan Pejabat Pemda Akan Dibatasi
"Posisi gubernur BI itu sangat vital karena memegang otoritas moneter
Persetujuan paripurna DPR atas Darmin untuk menjabat Gubernur BI, lanjutnya, sekaligus bukti bahwa DPR saat ini tidak lagi memiliki sensitifitas terhadap rakyat yang diwakilinya
BACA JUGA: Mantan Bos Century akan Diekstradisi
Dengan demikian, respon yang diberikan DPR tentu makin jauh dari harapan masyarakat."Pemegang otoritas moneter seyogiyanya tidak dijabat oleh orang yang diduga akan bermasalah dikemudian hari dan DPR mestinya tidak mengesahkan Darmin untuk jabatan Gubernur BI," kata Firman lagi.
Dengan disahkannya Darmin, kata Firman, jelas hal itu akan menjadi beban berat bagi DPR karena masyarakat akan terus mempertanyakan keterkaitan Darmin dalam kasus Century
Sementara politisi dari Golkar lainnya, Roem Kono, mengatakan apapun keputusan komisi terkait posisi Darmin Nasution untuk jadi Gubernur BI bukan berarti itu keputusan DPR secara keseluruhan
BACA JUGA: Selesaikan Masalah Agama, Optimalkan FKUB
"Komisi adalah representatif dari fraksi dalam rangka pembahasan sesuatu yang nantinya diajukan ke paripurnaKetika masuk ke paripurna tidak ada lagi hak komisiKeputusan komisi tidak bisa jadi dasar hukum bersama," ujar Roem Kono yang dipercaya duduk di Badan Anggaran DPR itu.(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Staf Istana Bantah SBY Kebanyakan Curhat
Redaktur : Tim Redaksi