Golkar Bergegas Rebut Medan-1

JAKARTA - Diam-diam, rupanya Partai Golkar sudah mengantisipasi kemungkinan pilkada Kota Medan dipercepatMeski belum mau mengungkapkan apa saja langkah antisipasinya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) di Jakarta senantiasa mengikuti perkembangan penanganan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan APBD Kota Medan 2002-2006

BACA JUGA: Gafur Gugat Pemerintah ke PTUN

Pasalnya, dipercepat atau tidaknya pilkada Kota Medan sangat tergantung kapan kiranya Walikota Medan non aktif Abdillah dan Wakilnya, Ramli Lubis, diberhentikan secara permanen.

Anggota Koordinator Wilayah (Korwil) Sumut DPP PG, Leo Nababan juga sudah mengetahui kalau Abdillah telah mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan tindak pidana korupsi.

"Pada dasarnya, segala kemungkinan sudah kita antisipasi, termasuk kemungkinan pilkada Kota Medan dipercepatTapi kan Abdillah masih banding, ya kita tunggu saja dulu putusan bandingnya nanti seperti apa hingga ada keputusan hukum tetap

BACA JUGA: Ada Caleg yang Dilaporkan Korup

Intinya, kami tetap melakukan antisipasi," ujar Leo Nababan kepada JPNN.Com, Minggu (12/10).

Wacana pilkada Kota Medan dipercepat muncul setelah pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menjatuhkan vonis kepada Walikota Medan non aktif, Abdillah dan Wakilnya, Ramli LubisAbdillah mengajukan banding pada 26 September 2008 atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya

BACA JUGA: KPU Bisa Dipidanakan

Sedang Ramli yang divonis 4 tahun, tidak mengajukan bandingDalam jangka 90 hari sejak memori banding diterima Panitera Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, putusan banding Abdillah sudah harus dibacakan.

Seperti diketahui, pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan,' Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.'

Meski menegaskan Golkar telah mengantisipasi kemungkinan pilkada Medan dipercepat, namun Leo Nababan belum mau membeberkan langkah antisipasi apa yang telah dilakukanBahkan, disebutkan, terlampau jauh kalau saat ini menyebut nama-nama calon yang bakal diusung partai beringin rindang itu(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Setujui Desain Surat Suara