Golkar-Hanura Intens Bahas Duet JK-Wiranto

JAKARTA - Jika memang Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (JK) tetap bersikeras ingin maju menjadi capres, lantas siapa cawapres yang akan digandeng? Hingga kemarin, figur itu masih belum jelasTapi, belakangan santer terdengar kabar bahwa cawapres yang akan digandeng JK adalah Wiranto, ketua umum DPP Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat).

Tanda-tanda mengarah ke Wiranto bisa dilihat dari kian intensnya pertemuan tim negosiasi antara Partai Golkar dan Hanura

BACA JUGA: Politik Uang Dominasi Pelanggaran Pemilu

Sejak Selasa malam (28/4), tim teknis kedua partai mengadakan pertemuan untuk membahas rincian kontrak politik.

''Kami sekarang memang sedang melakukan pertemuan intensif dengan Hanura,'' kata Sekjen Partai Golkar Soemarsono setelah bertemu tim teknis Hanura di Posko Slipi II, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4).

Tim teknis Hanura yang bertandang ke kediaman Solihin Kalla itu, antara lain, Sekjen Hanura Jus Usman dan Ketua DPP Hanura Fahrur RaziDari Golkar, selain Soemarsono, hadir Ketua DPP Burhanuddin Napitupulu dan Ketua DPP Syamsul Muarif.

Meski mengaku kedua tim tengah melakukan negosiasi koalisi, Soemarsono menolak menyebutkan keputusan-keputusan yang telah disepakati kedua tim

BACA JUGA: Golkar Bisa Usung Capres Tanpa Koalisi

''Tim yang di sini bukan decision maker (pembuat keputusan)Kami hanya perancang dan melakukan negosiasi

BACA JUGA: Polri Siap Kawal Capres-Cawapres

Mengenai isi negosiasinya apa, maaf itu bukan konsumsi publik,'' ujarnya.

Jus Usman yang dikonfirmasi secara terpisah mengakui dalam pertemuan tersebut kedua tim membahas sejumlah rincian rencana koalisi, termasuk rencana duet capres-cawapres JK-Wiranto''Salah satunya membahas itu,'' katanya.

Meski sudah membahas rincian rencana koalisi dengan Hanura, Partai Golkar masih berharap rencana membangun koalisi besar enam partai politik bisa terwujudSalah satu kuncinya adalah kompromi agar para ketua umum bersedia mengalah dalam penentuan capres-cawapres.

''Masalahnya memang pelikPDIP sudah mencalonkan Megawati sebagai presiden, Golkar mencalonkan JK sebagai presiden, dan Gerindra mencalonkan Prabowo sebagai presidenJadi, butuh kompromi politik untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa ini,'' tegas pensiunan TNI-AD berpangkat terakhir letnan jenderal tersebut.

Untuk membahas hal itu, hari ini enam ketua umum partai politik yang sepakat mengusung koalisi jumbo tersebut akan bertemu untuk berbicara dari hati ke hatiDiharapkan, setelah pertemuan, ada kesepakatan tentang capres-cawapres yang akan diusung enam partai menengah tersebut dalam pemilu presiden 8 Juli mendatang.

Bila pertemuan hari ini berhasil membuat kesepakatan, Golkar berharap nama capres-cawapres koalisi jumbo sudah bisa dideklarasikan pada 3 atau 4 Mei mendatangSementara itu, pendaftaran capres-cawapres akan dilaksanakan sesuai jadwal KPU, yakni 10-16 Mei.

''Jadi penetapan capres-cawapres bisa lebih cepat 10 hariPrinsip Golkar, lebih cepat lebih baik,'' kata Soemarsono.

Dibagian Lain, Calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Demokrat hingga kini menjadi teka-tekiSusilo Bambang Yudhoyono (SBY), tampaknya, benar-benar menunggu hasil pembicaraan koalisi antara Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura

Sejak Rapimnas II Partai Demokrat memutuskan memberikan mandat sepenuhnya kepada SBY untuk menentukan cawapres, sejumlah petinggi Partai Demokrat juga memilih tutup mulut

Ketua Departemen SDM DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, hingga kini SBY masih menimbang semua nama yang masuk''Sekarang calonnya lebih 19 namaSetelah Pak SBY menyebut 19 nama, SMS yang masuk justru semakin banyak,'' kata Andi di Kantor Presiden kemarin

Andi menolak menyebutkan nama-nama kandidat cawapres tersebutNamun, berdasar informasi yang dihimpun, sejumlah nama yang beredar di masyarakat sudah ada di kantong SBYDi antaranya, Hatta Rajasa, Hidayat Nurwahid, Sri Mulyani, Muhaimin Iskandar, Jimly Asshiddiqie, Din Syamsuddin, dan Boediono

''Semuanya baikHingga kini, presiden masih menimbang-nimbang dan belum memutuskan siapa yang dipilih,'' kata Andi saat dikonfirmasi mengenai nama-nama tersebut.

Pengamat politik Universitas Airlangga Prof Dr Kacung Marijan menilai, langkah SBY yang memperlama penentuan cawapres merupakan fatsun politik dari ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Menurut Kacung, wajar jika SBY ingin mengetahui dulu suara resmi dari partai politik yang bakal menjadi anggota koalisi Partai DemokratTidak etis ketika parpol lain belum memutuskan tiba-tiba SBY memutuskan sendiri''Saya kira, SBY ingin menghargai aspirasi partai sahabat,'' katanya.(tom/dyn/kum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW Pengikut Wahabi dan Anti NKRI ?