JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menilai gagasan pembaruan kontrak koalisi akan mendatangkan masalah baruApalagi pembaruan itu kecendrungan pada penyeragaman sikap.
"Golkar berpandangan tidak perlu ada pembaruan kontrak koalisi
BACA JUGA: Yusuf Serahkan Bukti Baru ke KPK
Yang mendesak dibutuhkan itu penguatan untuk mengawal SBY-Boediono," tegas Priyo Budi Santoso, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (6/4).Yang dibutuhkan kata Priyo yang juga wakil ketua DPR, diantara sesama koalisi adalah perlunya penguatan implementasi tentang apa yang dibicarakan di Sekretariat Gabungan Koalisi yang substansinya bersifat makro saja
BACA JUGA: Koalisi Partai Gurem Kian Mantap
"Ujung-ujungnya, kan masalah lagi," terang Wakil Ketua DPR itu.Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Jafar Hafsah, memastikan ada perbedaan kontrak koalisi yang disusun pasca evaluasi dengan kontrak yang pertama kali terbentuk
BACA JUGA: Roy Suryo Dijewer Ketua Fraksi
"Ada penajaman-penajaman, lebih konkretlah," ujarnya.Tapi, Jafar enggan merinci penajaman apa yang dimaksudDia hanya mengatakan, kontrak berisi penajaman dalam poin strategis seperti komitmen terhadap NKRI, pengupayaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Ketika ditanya apakah penggunaan hak angket termasuk bagian yang strategis, Jafar mengiyakanNamun dia membantah kalau ada larangan penggunaan hak angket dalam jalannya pemerintahan ke depan"Kalau soal larangan itu tidaklah," tambah Jafar(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Keimigrasian Dianggap Janggal
Redaktur : Tim Redaksi