JAKARTA - Hasil evaluasi Partai Golongan Karya (Golkar) menilai, format koalisi pemerintah saat ini belum memiliki arah yang jelasSekretariat gabungan (setgab) belum menjadi lembaga pertarungan ide dan gagasan dari koalisi partai
BACA JUGA: Seleksi Pimpinan KPK Ngambang
"Setgab seharusnya dapat mengambil keputusan-keputusan yang strategis," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam keterangan pers pernyataan politik di PRJ Kemayoran, Jakarta, kemarin (20/10)Ical kemarin didampingi sejumlah fungsionaris DPP Partai Golkar
BACA JUGA: Utamakan Ego, Calon Golkar Kalah Beruntun di Sultra
Di antaranya, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.Menurut Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, koalisi adalah gabungan pihak yang mempunyai tujuan sama
BACA JUGA: Golkar Tetap Kawal SBY-Boediono Hingga 2014
Dalam implementasi pemerintah, koalisi diterjemahkan dalam posisi setgabNah, ide-ide strategis dari setiap pihak seharusnya bisa dibahas di setgab"Jika ada yang tidak strategis atau masih ada perbedaan pendapat, itu bisa diwacanakan dalam forum parlemen," ujar Ical.Koalisi, kata Ical, bisa saja berubahPerubahan itu bergantung pada posisi partai yang masuk ataupun keluar dalam koalisiPosisi tersebut seharusnya bisa diimbangi dengan adanya posisi yang jelasIcal menyarankan partai-partai yang selama ini di luar pemerintahan juga membentuk forum setgab untuk oposisi"Alangkah baiknya partai oposisi juga membuat setgabSehingga, dengan adanya dua setgab, keputusan lebih mudah diambil," ujarnya.
Akbar Tandjung menambahkan, prinsip koalisi didasari kesamaan visi dan cita-cita partaiGolkar, misalnya, saat ini memiliki visi untuk mendukung presiden dalam menuntaskan pemerintahan"Namun, tentu saja dalam politik tidak bisa dilihat secara linier," ujar Akbar.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat dinamika dan perkembangan untuk merespons setiap isu bangsaAkbar menyatakan, setiap partai, sekalipun tergabung dalam koalisi, tetap memiliki sudut pandang yang berbeda"Politik bukan ruang hampaBisa saja ada ketidaksamaanItu tidak bisa dilepaskan," tegas AkbarNamun, lanjut dia, perbedaan itu tidak meruntuhkan kesamaan visi dan cita-cita dasar yang dibawa setiap partai.
Terkait dengan usul Ical agar juga dibentuk setgab oposisi, Akbar menyatakan, dalam upaya penyederhanaan partai, memang harus ditegaskan siapa yang berada di dalam atau di luar pemerintahanJika sejak saat ini setiap pihak sudah menetapkan posisi di koalisi ataupun oposisi, hal itu akan lebih efektif pada Pemilu 2014"Mungkin nanti hanya ada dua capres (dari koalisi dan oposisi, Red)," ujar Akbar.
Dengan format itu, kata Akbar, presiden terpilih juga tidak akan memiliki keraguan lagiPartai-partai yang terpilih di pemerintahan akan menjadi koalisiSebaliknya, mereka yang kalah menjadi oposisi"Itu adalah semangat penyederhanaanMekanisme check and balances akan tercipta," ujar AkbarDia menambahkan, tidak perlu undang-undang untuk mengatur mekanisme koalisi ataupun oposisi tersebut"Kesamaan itu karena satu pemikiran, visi, platform, dan latar belakang yang sama," tegasnya(bay/c6/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Tetap Geber Kasus Century
Redaktur : Tim Redaksi