Golkar Tetap Kawal SBY-Boediono Hingga 2014

JAKARTA - Selama tiga hari hingga hari ini (20/10), Partai Golkar (PG) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)Hasilnya, PG melahirkan sembilan pernyataan politik sebagai respon atas kehidupan kebangsaan saat ini.

Kesembilan sikap politik PG itu dibacakan Sekjen DPP PG, Idrus Marham, pada acara puncak Rapimnas di Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (20/10)

BACA JUGA: Golkar Tetap Geber Kasus Century

Idrus merincikan, poin pertama dalam pernyataan politik Golkar adalah perlunya penguatan ideologi Pancasila melalui praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"Kehidupan berbangsa dan bernegara akan kehilangan arah dalam haluan pertumbuhannya apabila jauh dari implementasi nilai-nilai Pancasila," kata Idrus saat membacakan Pernyataan Politik hasil Rapimnas PG.

Kedua, pembangunan manusia Indonesia harus dioptimalkan

BACA JUGA: Tak Becus Urus Undangan, Sudi Harus Diganti

Ketiga, perubahan sistem politik Indonesia masih menyisakan masalah sehingga Undang-undang tentang Politik yang ada saat ini cenderung mengedepankan politik yang bersifat jangka pendek dan sesaat.

"Perlu adanya penataan sistem politik dan ketatanegaraan yang idealTerkait siklus pemerintahan lima tahunan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, Partai Golkar mendukung Pemerintahan SBY-Boediono periode 2009-2014 untuk menjamin adanya stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan nasional bagi kepentingan rakyat," katanya.

Dalam revisi UU bidang politik, Partai Golkar menilai perlu ada konstitusi yang lebih permanen dan berjangka panjang

BACA JUGA: Fuad: Studi Banding DPR Itu Bohong

Karena itu, penyerderhanaan sistem kepartaian perlu dilakukan untuk menguatkan sistem presidensial dan mengusulkan parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen.

Keempat, demi percepatan dan pemerataan pembangunan perlu dilakukan terobosan pembangunan melalui penguatan konsep membangun Indonesia dari DesaKelima, pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan.

Yang keenam, kedaulatan negara dan keamanan nasional adalah segala-galanyaKarena itu, kata Idrus, perlu ada respon yang komprehensif terhadap kehidupan kebangsaan dan kebijakan anggaran seperti peningkatan postur kekuatan TNI-Polri, serta peremajaan dan pemutakhiran alur utama sistem persenjataan (alutista).

Ketujuh, pendidikan dan kesehatan membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguhKedelapan, optimalisasi pelaksanaan politik bebas aktifDan kesembilan, Golkar tetap terus berusaha mengusulkan agar mantan Presiden Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Welcome PDIP Gabung Koalisi