Golkar Ngotot Loloskan Interpelasi

JAKARTA - Usaha Golkar mengusulkan hak interpelasi kasus Malaysia tidak surutUpaya mereka tetap berjalan kendati dikritik Partai Demokrat, sesama anggota koalisi.  Demokrat menuding sikap Golkar itu tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai pimpinan Sekretariat Gabungan (Setgab)

BACA JUGA: MK Mentahkan Gugatan Pilkada Bolmong Timur

Namun, Golkar menegaskan bahwa hak interpelasi bukanlah sikap partai, melainkan hak anggota DPR"Hak interpelasi itu adalah hak anggota dewan yang biasa," jelas Ketua Golkar Priyo Budi Santoso di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (1/9).

Menurut Priyo, Partai Demokrat seharusnya tidak perlu khawatir akan hak interpelasi

BACA JUGA: DPRD Siantar Desak Mendagri Cabut SK Hulman-Koni

Sesuai dengan konteks, interpelasi merupakan hak bagi anggota dewan untuk bertanya kepada pemerintahHak tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan hak angket yang pernah digulirkan DPR dalam kasus Century

BACA JUGA: MK Sahkan Kemenangan Incumbent di Kota Palu

"Itu hak biasa, tidak akan mengguncang negara," ujarnya.

Dalam konteks itu, Partai Demokrat mempertanyakan sikap Partai Golkar sebagai pimpinan SetgabPriyo lantas menanyakan alasan Demokrat atas kritik tersebutSebab, yang menggulirkan hak interpelasi sejatinya bukan Partai Golkar"Yang memulai kan PDIP, kemudian ditegaskan oleh PKB melalui Bu Lily (Lily Wahid, Red)," ujarnya.

Jika sasarannya adalah Golkar sebagai pimpinan Setgab, Priyo menegaskan bahwa forum antarkoalisi itu juga membahas ulah MalaysiaTidak hanya membahas kinerja menteri luar negeri, Setgab juga ingin mengevaluasi kebijakan diplomatik selama ini"Hak interpelasi itu bertujuan menegaskan bahwa kita (DPR) serius menyelesaikan persoalan tersebut," tegasnyaDengan hak interpelasi, ujar Priyo, parlemen memiliki andil dalam pengambilan keputusan untuk kasus Malaysia.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga menyatakan bahwa seluruh pihak seharusnya tidak perlu takut secara berlebihan atas wacana pengajuan interpelasi kasus Malaysia yang saat ini bergulirMenurut politikus PDI Perjuangan tersebut, biarkan saja hak yang dimiliki anggota itu berjalan"Fraksi tidak perlu repot-repot membendungBiarkan saja anggota mengumpulkan tanda tangan," ujar Pramono.

Meski demikian, dia mengingatkan agar pengajuan hak interpelasi jangan sampai menjadi dagangan politik semataMisalnya, berusaha dikaitkan dengan posisi tawar untuk mendorong reshuffle"Tidak usah dihadang-hadangKita kawal saja bersama-sama," ucap mantan Sekjen DPP PDIP tersebut(dyn/bay/c11/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Panas Di Jalanan, Panas Di Senayan