JAKARTA - Koalisi pendukung pemerintah DPR kembali memperlihatkan sikap tak kompakGolkar yang kini menjadi motor interpelasi soal masalah perbatasan dengan Malaysia tidak mendapat dukungan dari sesama mitra
BACA JUGA: PPRN Amelia Yani Disahkan
Manuver partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu bahkan dicurigai bertendensi politik jangka pendek, yakni kursi kabinetMenurut Pohan, komisi I telah meminta pemerintah segera menuntaskan permasalahan tersebut
BACA JUGA: Dua Nama Sudah Di Tangan DPR
Sejumlah langkah telah ditempuhBACA JUGA: Marzuki : Jangan Ganggu Pemerintah Dengan Interpelasi
Pemerintah juga mempercepat perundingan perbatasan dengan Malaysia pada 6 September mendatang di Kinabalu.Kalau interpelasi jalan, tegas Pohan, parpol-parpol yang memiliki perpanjangan tangan di DPR melalui fraksi telah mengingkari keputusannya sendiri di komisi I"Kalau memang ingin mengevaluasi Menlu (Marty Natalegawa, Red), intinya pengin diganti, sampaikan saja usul itu kepada presidenSetgab kan adaInterpelasi jangan dipakai buat yang begituan," sindirnya.
Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga memberikan penegasanMenurut dia, lazimnya, partai koalisi pemerintah tidak bertanya kepada pemerintah melalui hak interpelasiSoalnya, kata Anas, itu sama dengan bertanya kepada diri sendiriApalagi, Ketum Partai Golkar adalah ketua harian Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Jika ada partai koalisi pemerintah mengajukan interpelasi, publik dengan mudah akan bertanya apakah ada udang di balik batu," ujarnyaAnas menyebut, meminta penjelasan dari Menkopolkam dan Menlu di DPR merupakan jalan terbaik"Jika masih ada yang kurang, bisa didalami lagi," kata mantan ketua umum PB HMI itu.
PPP juga mengkritik langkah GolkarMenurut Lukman Hakim Saifudin, salah seorang ketua PPP, penggunaan hak interpelasi dalam persoalan tersebut justru tidak tepat sasaran"Malah bisa menjadi komoditas politik sebagai alat tawar-menawar politik," jelas Lukman.
Dia berpandangan, DPR sebaiknya mendorong presiden untuk segera menata ulang hubungan RI-Malaysia berlandas kesadaran bangsa serumpunKuncinya adalah saling memahami karakteristik budaya politik masing-masing yang menjunjung tinggi kesetaraan, harga diri, dan martabat kedua bangsa"DPR dan presiden harus satu persepsi dalam menyikapi Malaysia," kata wakil ketua MPR itu.
Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy menyarankan diadakan rapat gabungan antara komisi I, III, V, dan VIII dengan sejumlah kementerian terkaitTerutama menteri pertahanan dan menteri luar negeri"Kita cari solusi bagaimana jalan keluar untuk menjaga kedaulatan kita," ujarnyaMenurut Tjatur, selama ini sudah terlalu sering interpelasi bergulir dengan hasil akhir yang tidak terlalu signifikanSementara itu, nuansa politisnya malah lebih dominan"Zamannya cari solusi, duduk bersamaJangan menghadapi musuh, tapi teman kita cubit-cubitJadi, tidak konsentrasi," kata Tjatur lantas tersenyum.
Lantas apa solusi yang akan ditawarkan FPAN? "Di APBNP 2010 ini pasti ada silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red)Kalau itu dipakai untuk meningkatkan anggaran pertahanan pada APBN 2011, akan ketemu sekitar Rp 100 triliunAnggaran itu bisa dipakai untuk menambah pesawat tempur dan kapal perang," jawab TjaturTanpa pertahanan yang kuat, tegas Tjatur, diplomasi negara pasti lemah.
Ketua FPKS Mustafa Kamal mengakui, selama ini pemerintah memang terkesan tidak proaktif mencari jalan keluarKetika sudah ada peristiwa yang terjadi, baru kalang kabut"Politik luar negerinya tidak eleganTerlalu reaksioner, tidak proaktif," kritiknya.
Meski begitu, lanjut dia, FPKS tidak mendukung langkah interpelasi"Kami belum melihat urgensinya," katanyaMenurut Mustafa, sebagai saudara serumpun, ketegangan kedua negara seharusnya bisa diselesaikan dengan meningkatkan komunikasi(pri/c7/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tuding Golkar Mainkan Isu Pinggiran
Redaktur : Tim Redaksi