BACA JUGA: Bawaslu Dinilai Tidak Tegas
Golkar tidak ingin angket digunakan sebagai senjata dalam Pemilu Presiden 2009.’’Golkar berharap ada time limit yang jelas sehingga sebelum pemilu presiden, panitia angket sudah tutup buku
Rapat yang berlangsung tiga jam itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan sejumlah pimpinan harian DPP Partai Golkar
BACA JUGA: Hak Angket DPR Bakal Lumpuh
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono yang juga ketua DPR tidak hadir dalam pertemuan tersebutSeperti perbaikan upaya peningkatan produksi migas nasional, mengevaluasi kebijakan cost recovery dengan kontraktor production sharing (KPS), dan upaya pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri
BACA JUGA: Moein dan Desi Saling Bantah
’’Tapi kalau soal kenaikan harga BBM, pandangan kita sudah jelas bahwa kenaikan tersebut sesuai dengan undang-undangKarena itu, tidak perlu ada masalah yang menjadi perdebatan panjang,’’ terangnyaKarena yakin DPR akan memanfaatkan hak angket guna memperbaiki kebijakan politik energi nasional, Kalla menginstruksi Fraksi Partai Golkar mengambil peran penting di pansus angket DPRFraksi diperintah mengisi 12 kursi anggota pansus dengan anggota-anggota fraksi yang terbaik.
Priyo menambahkan, Golkar menilai tidak fair bila angket BBM diarahkan untuk pemakzulan presiden atau diarahkan menjadi bola liar menjelang Pemilihan Presiden 2009Karena itu, DPP memerintah FPG menjegal seluruh upaya sejumlah fraksi untuk memanggil presiden atau wakil presiden guna menjelaskan alasan kenaikan harga BBM’’Golkar mengupayakan agar angket ini dikedepankan untuk menguak politik energi dari hulu ke hilir,’’ terangnya.
Rapat DPP kemarin juga memerintah Fraksi Partai Golkar menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada anggotanya, Yuddy ChrisnandiYudhi adalah satu-satunya anggota FPG yang menyetujui penggunaan hak angket kenaikan harga minyak dalam voting di parlemenSesuai aturan internal Golkar, peringatan kedua adalah peringatan terakhir bagi anggota Fraksi Partai GolkarBila peringatan tersebut diabaikan, DPP akan memberikan peringatan ketiga sekaligus menarik (recall) dari DPR
’’Semua organisasi ada aturannya, ada aturan disiplinnyaSiapa pun yang melanggar aturan disiplin mendapat sanksiIni teguran kedua dari fraksiKalau mau dapat kartu merah, tentu harus melewati kartu kuning kan?’’ ujar Kalla
Priyo melanjutkan, peringatan tertulis dijatuhkan untuk mendisiplinkan anggota fraksi agar selalu memenuhi garis kebijakan partai dalam pengambilan keputusan strategis’’Kedisiplinan sangat penting karena Fraksi Partai Golkar terkenal solid dan disiplinMeski di internal sering terjadi perbedaan pandangan, begitu diambil keputusan, kami selalu solid dan disiplin mengamankan,’’ tegasnya.
Yuddy sendiri mengaku siap menerima sanksi yang dijatuhkan partainyaDia mengakui mengabaikan arahan partai agar mendukung hak interpelasi serta menolak penggunaan hak angketNamun, hati nuraninya meminta agar dia mendukung penggunaan hak angket’’Karena itu, kalau pun ada sanksi yang diberikan kepada saya, tentu harus saya terima dengan lapang dada,’’ katanya
Dalam voting di sidang paripurna DPR, di antara 360 anggota DPR yang hadir, 233 anggota mendukung hak angket dan 127 tidakFraksi yang mendukung hak angket terdiri atas PDI Perjuangan (75 orang), PPP (36 orang), PAN (36 orang), PKB (27 orang), dan Fraksi PKS (34 orang).
Selain itu, Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi (7 orang), PBR (10 orang), dan Partai Damai Sejahtera (7orang)Sementara yang menolak hanyalah dua fraksi pendukung pemerintahMasing-masing Partai Golkar (85 orang) dan Partai Demokrat (42 orang)(noe/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Depkeu Cairkan Dana Pemilu Rp 2,9 T
Redaktur : Tim Redaksi