jpnn.com - JAKARTA - Partai Golkar tidak kompak menanggapi kebijakan pemerintah untuk menanggung honor saksi untuk partai politik (parpol) di tempat pemungutan suara (TPS). Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dengan tegas menolak anggaran tersebut.
Menurut Ical, anggaran tersebut akan menjadi sia-sia. Pasalnya, parpol akan tetap menemparkan saksinya di TPS.
BACA JUGA: Ical Anggap Anggaran Honor Saksi Mubazir
"Saya sudah bilang berulang-ulang, meski negara menyediakan anggaran untuk membayar saksi, tapi partai politik tetap akan menggunakan saksinya sendiri," kata Ical kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (25/1).
Padahal, sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik kebijakan tersebut. Agung bahkan menyebut kebijakan tersebut dapat mencegah parpol melakukan praktik korupsi untuk menutupi biaya politik.
BACA JUGA: Pilkada Serentak Bisa Menekan Politik Uang
"Tepat, parpol kan pilar demokrasi. Anggaran itu untuk peningkatan kualitas pemilu, dan tidak ada lagi celah untuk korupsi," kata Agung.
Seperti diberitakan, pemerintah mengucurkan dana Rp 1,5 triliun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014. Dana sebesar Rp 800 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan honor mitra Panitia Pengawas Pemilu.
BACA JUGA: Legitimasi Pemilu 2014 Terancam
Sisanya senilai Rp 700 miliar untuk membayar pengawas atau saksi dari 12 parpol peserta pemilu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pramono Edhie: Negara Harus Menjamin Keamanan Rakyatnya
Redaktur : Tim Redaksi