Golkar Usulkan Konsep Negara Kesejahteraan

Sabtu, 09 Juli 2011 – 06:19 WIB

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali menggaungkan konsep pembangunan ekonomi negara kesejahteraan (welfare state)Konsep ini diyakininya sebagai sebuah jalan tengah yang pas bagi Indonesia dalam cita-citanya menuju negara yang mandiri dan berdaulat.

“Untuk mewujudkannya, maka pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan ekonomi, harus menyadari bahwa kepentingan dan kemandirian negara adalah instrumen utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” kata Aburizal dalam Seminar Nasional Politik dan Ekonomi Pancasila yang bertajuk "Revitalisasi Pancasila di Era Globalisasi" di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta

BACA JUGA: PD Desak Reshuffle Menteri



Dalam pidatonya, Ical –sapaan Aburizal Bakrie– mengatakan, konsepsi negara kesejahteraan sekarang justru semakin relevan setelah terjadinya beberapa kali krisis besar dalam globalisasi, sebagaimana yang terjadi dua dan tiga tahun yang silam
“Konsep ini cukup efektif untuk Indonesia,” tegasnya.

Lebih jauh, dalam konsepsi negara kesejahteraan, negara dan pemerintah tidak pasif, tetapi berperan besar dalam berjalannya roda perekonomian lewat intervensi di berbagai bidang, terutama yang bersifat strategis

BACA JUGA: Sekjen PPP Jangan Rangkap Jabatan

”Tetapi metode intervensi ini tidak lagi sama dengan cara tahun 1950-an yang kaku dan bersandar pada metode pemilikan langsung
Intervensi sekarang harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah efisiensi dan produktivitas,” katanya

BACA JUGA: Dampingi Atut, Peluang HM Shaleh Menipis



Menurut mantan Menko Kesra ini, walaupun peran negara besar, sektor swasta tidak diabaikan, tetapi justru didorong untuk semakin kreatif dan semakin mampu untuk bersaing, bukan hanya dalam pasar domestik, tetapi juga dalam persaingan global

”Dalam hal ini, peran negara yang utama adalah memberikan kepastian hukum, termasuk kepastian dalam hukum perpajakan, mengatur tata kelola perburuhan dan asuransi yang menguntungkan semua pihak, serta memberikan insentif usaha manakala diperlukan,” ujarnya.

Melalui konsep negara kesejahteraan, kata Ical pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan pembangunan ekonomi, menyadari bahwa kepentingan dan kemandirian Indonesia merupakan hal yang utama sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan rakyat”Dengan konsep ini kita tidak akan membiarkan dunia pendidikan bagi anak-anak kita,” paparnya.

Karena itu, Ical menegaskan bahwa lewat lembaga MPR yang sangat penting ini, dihimbau agar  semua pihak, semua kekuatan politik, untuk berlomba dan bersaing dalam memperkuat dan mematangkan kerangka realisasi dan operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan keseharian di negeri kita

”Melalui cara ini, semua kekuatan politik akan mengedepankan the power of ideas, sebagai kekuatan dan kecemerlangan gagasan dalam memajukan bangsaDan dengan begitu, persaingan dan pergulatan politik yang ada menjadi sebuah persaingan yang lebih bermakna, lebih bermutu, serta lebih relevan dengan peri kehidupan rakyat,” pungkasnya(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Tak Akan Dorong Pemerintah Langgar UU


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler