JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan menteri yang kinerjanya kurang baik jangan lagi dipertahankanPasalnya, hal itu demi mendukung program pemerintah di sisa waktu hingga 2014
BACA JUGA: Sekjen PPP Jangan Rangkap Jabatan
Hal itu menyusul hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menunjukkan 50 persen kabinet II KIB tidak bekerja maksimal.”Daripada jadi beban presiden, sudah diberi kesempatan berkali-kali ternyata tidak berujung baik
BACA JUGA: Dampingi Atut, Peluang HM Shaleh Menipis
Presiden sudah melangkah baik," kata Saan, kepada wartawan, di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (8/7).Menurut Saan yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI ini, mestinya hasil evaluasi UKP4 mendorong para menteri yang berkinerja buruk menjadi lebih baik
Meski demikian, Saan menekankan, masalah reshuffle atau perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden SBY
BACA JUGA: DPD Tak Akan Dorong Pemerintah Langgar UU
Sebab, penilaian UKP4 bukan dilakukan hanya kemarin, tapi sudah sejak lama“Mereka selalu menyampaikan ada menteri yang berkinerja tidak baik, tidak maksimalJuga diberi kesempatan lagiIni untuk dipertimbangkan daripada menjadi beban presiden ke depan,” kata Saan.Hal senada juga dijelaskan Ketua Fraksi Demokrat Jafar HafsahDia menyatakan ada tujuh kementerian yang dinilai lemah dalam kinerjanyaDi antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pelaksanaan evaluasi oleh UKP4 itu di tujukan pada kasus TKI dan keimigrasian yang tidak tuntasJuga dari aspek hukum, semua penengah hukum Polri, Kejaksaan, dan KPK harus singkron semuaPD juga menyoroti kementerian sektor infrastruktur pekerjaan umum
”Selain itu sektor perikanan dan kelautan yang tidak optimalIni mungkin sekaligus sebagai PR bagi Menteri PU Djoko Kirmanto dan juga Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad yang juga Waketum Golkar,” katanya.
Dia pun mendesak agar kementerian di bidang infrastruktur harus lebih lancar, begitu juga di pertanian harus bisa mewujudkan swasembada beras, daging, dan gulaSelain itu Jafar juga mengimbau kementerian di sektor ekonomi untuk bekerja optimalKhususnya, rencana pencabutan subsidi BBM oleh Menteri ESDM Darwin Saleh“Tentunya BBM pada waktu ada subsidi tidak menaikkan BBM subsidi menjadi membengkak,” tutur Jafar.
Namun PD enggan disebut meminta Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet“Reshuffle adalah hak prerogatif presidenPresiden yang menilai, kita tidak menyarankanNamun, PD menjamin reshuffle tidak akan dibahas di Setgab KoalisiKarena hal itu merupakan hak prerogatif presidenTapi kalau diminta tentu bisa menyarankan,” ujar Jafar.
Sementara itu Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan seharusnya dengan prerogatif Presiden dan dukungan data yang obyektif tentang kinerja para pembantunya, SBY harus cepat melakukan reshuffle“Atau para menteri dengan jantan yang gagal melaksanakan program atau Instruksi Presiden, maka seharusnya mengajukan mundurJangan hanya mau jabatan, tapi tidak bisa kerja dengan optimal,” kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, lemahnya penyelenggaraan pemerintahan harus dijawab dengan ketegasan presidenPresiden harus serius membenahi kelemahan di 50 persen sektor kementerian tersebut“Karena menunjukkan dengan jelas kelemahan koordinasi pemerintah, interdep-nya lemah, masih kuatnya egoisme sektoralDi sisi lain menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan di tingkat departemen atau lembaga non departemen,” tandasnya.
Sementara, Wasekjen DPP PKS menilai, munculnya isu reshuffle tersebut hanya sebagai pengalihan isu“Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnyaDan paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle,” duganya(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Pasangan Calon Pemilukada Kulon Progo Gugat Ke MK
Redaktur : Tim Redaksi