jpnn.com, SURABAYA - jpnn.com - Jawa Timur termasuk provinsi yang akan menggelar pilkada 2018 mendatang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berharap, awal tahun mendatang seluruh masyarakat Jatim memiliki E-KTP, demi akurasi data pemilih.
BACA JUGA: Kemendagri dan KPK Sepakat Optimalkan Data Kependudukan
Hal ini sampaikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo saat ditemui di kantor Gubernuran Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (10/3).
Soekarwo mengatakan, memang blangko e-KTP masih kosong. Dia belum bisa memastikan apakah persoalan blangko bakal rampung awal 2018.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Dapat Info dari BPK soal e-KTP, Ternyata..
"Tidak tahu (bisa selesai, Red). Jika blangkonya belum ada, kami hanya bisa menunggu saja," ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Kosongnya blangko ini, lanjut Pakde, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, ini wewenang pemerintah pusat. Sedangkan pemprov hanya bisa menunggu suplai blanko kosong.
BACA JUGA: Ini Khusus Buat Orang Besar yang Bantah Terlibat e-KTP
"Tidak bisa kami (provinsi, Red) mencetak sendiri karena tidak ada security printing-nya," jelas Pakde Karwo ketika ditanya kepastian penggunaan e-KTP dalam Pilkada 2018.
Orang nomor satu di Jatim ini berharap blangko e-KTP di Jatim segera datang. Sehingga masyarakat yang telah melakukan perekaman beberapa waktu lalu, bisa segera mendapatkan kartu identitas baru.
"Kami berharap segera ada blangko. Dan selesai cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," urainya.
Mengenai kosongnya blangko e-KTP tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Lies Idawati mengatakan, telah berkordinasi dengan pemerintah pusat.
Pihaknya sudah menyampaikan ke pusat agar penggandaan blanko menjadi prioritas.
"Kami sudah sampaikan mengenai minimnya blangko E-KTP kepada pemerintah pusat. Saya targetkan awal 2018 seluruh warga di Jatim sudah bisa memiliki E-KTP seluruhnya," kata Lies.
Menurutnya, warga yang belum mengantongi E-KTP merupakan masyarakat dengan identitas jelas.
Termasuk di antaranya penghuni panti baik itu panti jompo, panti asuhan, hingga panti rehabilitasi sosial. Ia menginginkan, kesemuanya bisa segera memiliki kartu identitas elektronik.
Sebelumnya, beberapa daerah yang masih banyak warganya belum memiliki e-KTP yakni Surabaya, Sidoarjo, Jember, Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri.
Mulai warga tanpa identitas, masyarakat pindahan, warga yang saat ini menjadi TKI atau TKW di luar negeri.
Oleh sebab itu, Pemprov Jatim meminta kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di kabupaten/kota bisa segera mendata secara detail warga yang belum memiliki e-KTP. Nanti, mereka bisa diutamakan dalam proses perekaman dan pencetakan.(bae/no)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Minta Pemprov Lakukan Terobosan Soal Blanko e-KTP
Redaktur & Reporter : Soetomo