Gubernur DKI Layak Dipidanakan

JAKARTA--Kerusuhan berdarah Tanjung Priok, Rabu (14/4) yang menyebabkan korban jiwa dan puluhan kritis dari aparat dan juga warga sipil bahkan anak-anak, memancing reaksi keras dari kalangan anggota DPR RI.Pada JPNN, Wakil Ketua komisi I DPR RI, Hasanuddin mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, sudah layak untuk dipidanakanKarena jelas terlihat telah terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan Satpol PP.
      
"Ini kasus serius

BACA JUGA: Bidik Money Laundering, KPPU Gandeng PPATK

Pengerahan Satpol PP secara membabi buta dan memukuli massa, itu tidak bisa dibenarkanGubernur DKI Jakarta, layak dipidanakan karena dialah yang harus bertanggungjawab penuh terjadinya insiden ini

BACA JUGA: Jangan Nafsu Mekarkan Daerah

Jika saja ada instruksi tegas sejak awal, mungkin tidak perlu sampai terjadi pertumpahan darah dan luka yang sia-sia,"" tegas Hasanuddin.
      
:TERKAIT Hasanuddin juga mengecam keras tindakan Satpol PP DKI Jakarta yang dinilai sudah tidak manusiawi, liar dan brutalSeharusnya sebagai pamong masyarakat, Satpol PP memilih untuk mundur sementara tanpa harus ikut-ikutan melakukan perlawanan dengan tindakan yang diluar batas komando.
      
""Tapi yang terlihat, mereka justru ikut-ikutan melempar batu, menembakkan gas air mata, memukul, menangkap dan menganiaya warga

BACA JUGA: Polisi Segera Periksa Misbakhun

Ini sudah tidak benar dan liarDimana komando pimpinan Satpol PP? Harus ada yang bertanggungjawab untuk kejadian yang kita saksikan hari iniDan itu tanggungjawab penuh Gubernur DKI Jakarta,"" tegasnyaGubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga dinilai lalai dan sengaja membiarkan pelanggaran HAM disaksikan jutaan rakyat Indonesia melalui siaran langsung berbagai stasiun televisi.
      
""Sudah 12 jam bentrok terjadi, namun tidak ada instruksi tegas dari GubernurArtinya, sejak awal Gubernur membiarkan Satpol PP bukan lagi sebuah  satuan  yang teroganisir tetapi berubah menjadi orang-orang yang bergerak sendiri-sendiri secara liar,"" kata politisi dari F-PDIP tersebut.
      
Insiden yang sarat pelanggaran HAM ini kata Hasanuddin, akan menjadi catatan kelam dan harus ditindaklanjutiBaik secara hukum maupun secara politis.""Mungkin secepatnya saya secara pribadi, komisi ataupun Fraksi, akan mendesak agar komisi II DPR RI yang membidangi masalah ini untuk mengambil tindakanIni tidak bisa kita biarkan begitu saja,""katanya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Daerah Bandel, BPK Lapor KPK