JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta seluruh anggota DPR dan DPD asal daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat menggunakan kekuatannya untuk memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo guna mengingatkan mengenai belum beresnya penanganan pasca gempa bumi di Sumbar.
"Saya mau kongrit, mohon kiranya kalau tidak ada keberatan, kekuatan kita di parlemen ini memanggil Menteri Keuangan untuk mengatakan jangan kira Sumbar itu sudah selesai dari penanganan gempa bumiMasih ada sekitar 50 ribu rumah masyarakat dan 19 gedung Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih rata dengan tanah dan pegawai kita semuanya berserakan," kata Irwan Prayitno dalam acara pertemuan reguler Gubernur Sumbar dengan Kaukus Sakato, Parlemen Indonesia, di ruang rapat Pimpinan DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).
Disebutkan, ada 19 lebih gedung pemerintahan akibat gempa runtuh dan hancur yang hingga kini belum ada dana pembangunannya
BACA JUGA: Uranium Kalbar Mampu Atasi Krisis Listrik
Hanya gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang sudah beres. "Saya ulangi belum ada danya untuk membangunnya."Dikatakan, awalnya ada dana dari APBN untuk Sumbar sebanyak Rp6,4 triliun
BACA JUGA: KPID Riau Dukung Revisi UU Penyiaran
"Kami dapat award dari BNPB sebagai provinsi tercepat menyalurkan bantuan terhadap 154 ribu rumah dan memeliki track record terbaik dalam penanggulangan daruratLebih lanjut, kata Irwan, Pemprov minta dari sisa Rp6,4 triliun itu dengan bicara ke BNPB
BACA JUGA: Flu Burung Masih Hampiri Kalteng
Kata Kepala BNPB, mesti diurus ke Menteri Keuangan, yang saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati"Kemudian Bu Ani Dirjen Anggaran, termasuk ke Badan Anggaran DPRKata Badan Anggaran DPR sudah dimasukan kembali, lalu ada surat dari Kementerian PU soal pembangunan itu diserahkan pada kementerian masing-masing," ungkapnya.Karena tidak jelas, lanjut Irwan, pihaknya menyurati presiden hingga dua kali dan direspon melalui wakil presiden yang ternyata uangnya sudah tidak ada sama sekaliBahkan Dirjen Anggaran Kemkeu malah meminta agar Pemda Sumbar membangunnya melalui APBD"Dirjen Anggaran bilang pakai APBD saja, lalu saya jawab sama saja dengan mati berdiriMana ada dana provinsi untuk membangun ituSama sekali tidak ada," tegas mantan Ketua Komisi VIII DPR itu.
Demikian juga halnya saat Musrenbangnas dua bulan yang lalu, Pemprov sudah mengajukan usulan melalui kementerian dan lembaga terkait"Tapi kawan-kawan di sana tidak menyetujui karena mereka menyarankan itu melalui BNPBTapi di BNPB sendiri hingga kini belum ada juga," imbuhnya.
Terakhir politisi PKS itu membeberkan kondisi keseluruhan PNS di Sumatera BaratDinas Pertanian ada di Indarung, Peternakan masih di bedeng-bedeng, Dinas PU menyewa-nyewa dan numpangDPRD masih di garase mobil operasional DPRDGubernur dan wakil gubernur berkantor di rumahSeluruh pegawai Sekda, bekerja di aula, bersempit-sempit di situSilakan cek satu-persatu," sarannya"Ini siapa yang bertangggung jawab, ini kan bencana alam yang sama-sama tidak kita ingini," tukasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Karyawan Tak Gajian, Planetarium Tutup
Redaktur : Tim Redaksi