Gubernur Nilai Kadis ESDM Tak Bertanggung Jawab

Sabtu, 11 Maret 2017 – 19:58 WIB
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. FOTO: Malut Post/JPNN.com

jpnn.com, TERNATE - Posisi Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara (Malut) Saifudin Mayau, sudah tidak aman lagi. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba telah memberikan isyarat untuk mencopot Saifudin dari jabatannya.

Kadis ESDM terpaksa harus diganti karena dianggap tidak bertanggung jawab. Betapa tidak, ia tidak menggubris undangan anggota DPRD Provinsi (Deprov) dalam agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Padahal, Ranperda tersebut berhubungan dengan kinerja instansi yang dipimpin Saifudin.

BACA JUGA: Datang Rapi dan Berdasi, Ternyata Ditangkap Polisi

“Saya akan evaluasi yang bersangkutan,” jelas gubernur pada Malut Post (Jawa Pos Group).

Sebenarnya, selain Kadis ESDM, Kadis Kehutanan Syukur Lila juga tidak memenuhi undangan Deprov terkait pembahasan ranperda. Tapi, Syukur bisa aman lantaran berjanji kepada Wakil Gubernur M Natsir Taib untuk hadiri setiap undangan dari Deprov.

BACA JUGA: Pulang Sekolah, Siswa Madrasah Ibtidaiyah Bawa Granat

M Natsir Taib dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muabdin H Radjab sempat marah besar atas sikap tidak layak ditiru yang dilakukan dua pimpinan SKPD itu. Lantaran Saifudin dan Syukur Lila tidak hadiri undangan pembahasan ranperda di Deprov, panitia khusus (Pansus) ranperda tersinggung dan menunda pembahasan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Tiga ranperda yang dibahas itu sudah harus digunakan April 2017 ini, karena berkaitan dengan aturan pertambangan. Ranperda itu ada hubungannya dengan pendapatan asli daerah (PAD).

BACA JUGA: Jreeenggg... Polisi Geledah Kantor Pertamina

Jika Deprov tidak lagi membahas ranperda itu, maka bukan tidak mungkin kalau target PAD Pemprov Malut tidak tercapai.

Karo Humas Pemprov, Halid Alkatiri mengatakan, gubernur sudah mendapat laporan ditundanya pembahasan ranperda karena sikap tidak taat yang ditunjukan Saifudin dan Syukur Lila. “Evaluasi yang dilakukan ini bisa saja sampai tingkat pergantian. Semuanya tergantung gubernur karena jabatan Saifudin adalah pejabat eselon II,”jelasnya.

Menurut Halid, tidak hanya Saifudin, justru gubernur berencana mengevaluasi beberapa pimpinan SKPD.

“Saya tidak perlu sebut siapa-siapa yang akan diganti. Memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan assessment jabatan. Kemungkinan besar sikap beberapa pimpinan SKPD itu menjadi catatan gubernur untuk melakukan pergantian,” terangnya.(udy/lex)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Blusukan di Batam, Luhut dan Asman Nonton Film Animasi


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler