jpnn.com, BATAM - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) menyetujui rencana kenaikan tarif listrik Batam sebesar 45 persen yang diajukan PT Pelayanan Listrik Negara Batam (Bright PLN).
Kenaikan tarif listrik ini akan dilakukan secara bertahap hingga awal tahun 2018 mendatang.
BACA JUGA: Dwi Djoko: ISIS Itu Gampang Memusryikkan dan Kafirkan Orang
"Dengan terpaksa tarif listrik di Batam harus dinaikan. Memang seperti yang sama-sama kita ketahui biaya operasional PLN Batam sudah tidak sehat lagi (merugi)," kata Nurdin, usai rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan PLN di Graha Kepri, Jumat (15/9).
Diakuinya, kenaikan 45 persen ini dilakukan bertahap. Setelah awal Juni 2017 lalu, PLN menaikan tarif 15 persen. Kemudian naik lagi 15 persen pada pertengahan September ini, untuk selanjutnya kenaikan 15 persen yang direncanakan dilakukan pada awal tahun 2018 mendatang.
BACA JUGA: Ternyata 2 Rekan Pelaku Hipnotis Ini Buronan Mabes Polri
"Kita semua sepakat, hingga Desember 2017 ini kenaikan hanya 15 persen dari tarif sekarang," sambung orang nomor satu di Kepri tersebut.
Kendati menyetujui kenaikan tarif listrik, Nurdin meminta agar PLN komitmen atas janjinya, untuk tidak lagi melakukan pemadaman listrik secara bergilir.
BACA JUGA: Dua Kapal Tabrakan di Selat Singapura, Lima ABK Hilang
"Malam ini sudah kita minta supaya tak ada lagi pemadaman. Pak kapolda juga sudah membantu mensosialisasikan," kata dia.
Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Nurdin mengakui kalau dari hasil audit, PLN Batam sudah tidak bertahan lagi dengan masih menerapkan tarif lama.
"Makanya diaudit, jadi tahu. Artinya kondisi operasional dengan tarif lama sudah tak mencukupi lagi," kilah Nurdin.
Petra Tarigan, salah seorang akademisi menilai, kenaikan tarif listrik ini seperti pil pahit bagi masyarakat Batam. Mau tidak mau dengan kondisi PLN Batam saat ini, kenaikan tarif harus dilakukan.
Dan dia menegaskan, siapapun perusahaan tidak akan sanggup jika masih seperti ini.
"Mau PLN persero, atau para pengusaha tidak akan sanggup. Tadi kita sudah sampaikan, kalau ada yang mampu silakan gantikan peran PLN Batam. Jangan sampai seperti 10 tahun yang lalu, dimana ada kenaikan tarif dan ditolak, alhasil terjadi pemadaman bergilir," tutur Petra.
Bahkan, akunya tarif listrik PLN persero jauh lebih tinggi dari PLN Batam. Jika PLN Batam masih diangka Rp 1.030 per kwh maka PLN persero sudah Rp 1.460 per kwh. Berbicara audit, lanjut dia, dari data keuangan PLN Batam diketahui mengalami kerugian Rp 10 miliar perbulan.
"Kemarin kami kesana (PLN Batam), dimana Januair-Juni PLN mengalami kerugian Rp 70 miliar, atau rata-rata Rp 10 miliar per bulannya," jelasnya.
Dia menambahkan, masyarakat juga harus paham, bila tahun 2015 kondisinya saat itu masih didominasi pelanggan industri yakni sebesar 32 persen dan rumah tangga 30 persen. Berubah di tahun 2016 sebesar 38 persen pelanggan rumah tangga dan 25 persen pelanggan industri.
"Yang selama ini mendapat subsidi dari pelanggan industri, sekarang tidak lagi. Sampai saat ini hanya 304 perusahaan saja yang menjadi pelanggan PLN. Di luar itu, seperti kawasan industri Tunas, Batamindo, dan Panbil punya pembangkit listrik sendiri," jelas petra. (rng)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Tuding PLN Batam Coba Menakuti Masyarakat
Redaktur & Reporter : Budi