Gubernur Sumut dan Bupati Karo Bakal Temui Presiden

Agar Diizinkan Membentuk Badan Penanggulangan Bencana di Karo

Rabu, 27 November 2013 – 00:39 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengungkapkan bahwa ada kerawanan dalam penangangan bencana letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pasalnya, Kabupaten Karo belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Syamsul, hingga saat ini Kabupaten Karo belum diizinkan untuk membentuk lembaga atau institusi baru. Padahal, saat ini di Kabupaten Karo sedang terjadi bencana letusan Gunung Sinabung yang membutuhkan penanganan oleh BPBD.

BACA JUGA: Minta Mendagri Segera Tuntaskan Kisruh Pilkada SBD

"BPBD itu seharusnya memang ada di tiap kabupaten. Apalagi yang memang mempunyai kerawanan. Tapi kita juga menyadari bahwa pembentukan organisasi baru itu, harus mempertimbangkan aturan. Saya dengar di Karo itu, slot untuk institusi, kelembagaan sudah habis," ujar Syamsul di Jakarta, Selasa, (26/11).

Menurut Syamsul, kendala itu akan dibahas lagi dengan Mendagri, Gamawan Fauzi, yang memang memiliki kewenangan untuk memutuskan pembentukan dinas ataupun badan pemerintahan di pemerintah daerah. Selain itu, pemda juga harus melaporkan terlebih dahulu pada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana pembentukan BPBD itu.

BACA JUGA: Menkokesra Jengkel Karo Belum Punya BPBD

Syamsul mengatakan, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti akan langsung melaporkan kendala itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Gubernur sudah telepon ke Presiden. Nantinya gubernur dan bupati akan menghadap Presiden," kata Syamsul. (flo/jpnn)

BACA JUGA: Ancam Hentikan Aktivitas Investor Australia

BACA ARTIKEL LAINNYA... Satpol PP Belum Tahu, Tidak Bisa Bertindak


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler