”Gak usah buru-buru, saya sebenarnya sudah menyatakan hal ini pada daerah-daerah selama ini,” ujar Gus Dur saat memberikan keterangan pers di Kantor PB NU, Jl Kramat Raya, Minggu (18/1)
BACA JUGA: KPU Ajukan Perppu Caleg Perempuan ke Pemerintah
Menurut dia, DPP PKB baru akan memutuskan sikap resmi soal ke mana akan mengarahkan massa di bawah pada 29 Februari
Tapi di sisi lain, Gus Dur menambahkan, dirinya tidak melarang pembentukan koalisi lokal yang sudah ada di beberapa daerah
BACA JUGA: Bawaslu Sarankan KPU Ajukan Perppu
”Sebagai aturan sementara sambil menunggu perkembangan selengkapnya nanti,” ujarnya.Selain koalisi lokal antara PDI Perjuangan Kodya Surabaya dan PKB Gus Dur, sejumlah koalisi dengan beberapa partai lain telah dibentuk
BACA JUGA: Pemda Diminta Segera Isi Sekretariat PPK dan PPS
”Memang yang di Surabaya bukan satu-satunya,” ujar Wasekjen DPP PKB (hasil Muktamar Semarang) Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny) yang turut mendampingi ayahnya saat itu.Dalam kesempatan tersebut, Yenny mengaku bahwa koalisi yang dibentuk di berbagai daerah itu dilakukan bukan karena pertimbangan pragmatis ataupun ada deal-deal politik jangka pendek”Surabaya, misalnya, karena kebutuhan strategis sama-sama ingin membangun kota ini ke depan dan taktis dengan sepakat mengusung wali kota 2010 dari PKB,” paparnya.
Pasca penandatangan MoU di Surabaya, reaksi beragam memang muncul di internal DPP PKB Gus DurKetua DPP PKB (Muktamar Semarang) Muamir Mu’in Syam termasuk di antara yang mempertanyakan koalisi tersebut
Menurut dia, koalisi tersebut aneh karena belum ada keputusan DPP terkait hal itu selama iniDia juga menganggap, kesepakatan koalisi yang dihadiri langsung Sekjen DPP PDIP Pramono Anung dan Yenny tersebut sebagai langkah politik pribadi. (dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Kampanye Caleg Harus Diaudit
Redaktur : Tim Redaksi